Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disperindag Kukar Tegas, Kios Tangga Arung Square yang Tak Ditempati Wajib Diganti

E
Plt Kepala Disperindag Kukar Burhanuddin (Elmo/Prokal.co)
Plt Kepala Disperindag Kukar Burhanuddin (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG – Ratusan kios di Tangga Arung Square, Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), belum memiliki kontrak dengan pengelola pasar. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar yang mulai mendata ulang pedagang untuk memastikan fasilitas pasar benar-benar dimanfaatkan.

Plt Kepala Disperindag Kukar Burhanuddin menegaskan, kios yang tidak ditempati atau tidak digunakan untuk aktivitas jual beli akan dialihkan kepada pedagang lain yang ingin berjualan. Pemerintah tidak ingin fasilitas yang dibangun untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat justru dikuasai tanpa dimanfaatkan.

Dari sekitar 703 los yang tersedia, baru sekitar 530 pedagang yang menandatangani kontrak. Sementara itu, sekitar 170 hingga 175 los belum memiliki kontrak.

Advertisement

“Kalau memang tidak melakukan aktivitas di sana dan tidak ingin berjualan, tidak masalah, tetapi yang tidak diperbolehkan adalah hanya menguasai tempat tersebut tanpa digunakan,” tegas Burhanuddin.

Dia mengatakan, pendataan ulang dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk siapa saja pedagang yang telah menandatangani kontrak dan benar-benar menempati kiosnya.

Begitu pula pedagang yang belum menandatangani kontrak akan didata untuk memastikan apakah masih berminat menempati los atau tidak. Data dari pengelola pasar atau Unit Pelaksana Pengelolaan (UPP) juga akan disinkronkan sebelum penataan dilakukan.

Advertisement

“Kami ingin memastikan siapa saja yang menempati kios atau los dan siapa yang tidak menempatinya. Setelah datanya jelas, baru kami bisa melakukan penataan ulang,” ujarnya.

Burhanuddin menyebut, langkah tersebut sejalan dengan arahan Bupati Kukar saat Safari Subuh di Tangga Arung Square. Fasilitas pasar merupakan aset pemerintah yang dibangun untuk mendukung pedagang menjalankan aktivitas jual beli.

Karena itu, Disperindag akan menelusuri terlebih dahulu alasan kios tidak ditempati. Jika pedagang tidak lagi ingin berjualan, tempat tersebut dapat diberikan kepada masyarakat atau pedagang lain yang membutuhkan ruang usaha.

“Kalau memang ada los yang tidak ditempati, maka harus ditata kembali karena fasilitas tersebut merupakan aset pemerintah. Pemerintah yang membangun dan menyediakan tempat tersebut untuk para pedagang,” jelasnya.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

Paparan Ketentuan Penyusunan KUHP Pidana dan Forum Konsultasi Publik (FKP) DPRD Kukar atas lima Raperda (Elmo/Prokal.co)

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027 PROKAL.CO, TENGGARONG – Besarnya aktivitas pertamb

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Apel gelar pasukan Operasi Zebra Mahakam 2026 (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer