Perubahan APBD Kukar 2026: Belanja Operasional Dipangkas, Anggaran Pembangunan Diperbesar

PROKAL.CO, TENGGARONG – Di tengah ruang fiskal Kutai Kartanegara (Kukar) yang terbatas, DPRD Kukar memilih mengerem belanja operasional sekaligus memperbesar porsi anggaran pembangunan. Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar), belanja operasional dipangkas Rp313,02 miliar, sementara belanja modal justru dinaikkan Rp373,90 miliar.
Perubahan struktur anggaran itu menjadi salah satu poin penting yang disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Kukar Faridah dalam laporan hasil pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan hasil pembahasan Banggar, belanja operasional yang sebelumnya dialokasikan Rp5,534 triliun dirasionalisasi menjadi Rp5,221 triliun. Pada saat yang sama, belanja modal meningkat dari Rp957,33 miliar menjadi Rp1,331 triliun.
Dengan perubahan tersebut, total belanja daerah justru turun Rp94,18 miliar, dari Rp7,216 triliun menjadi Rp7,122 triliun.
Arah perubahan itu menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak sepenuhnya diterjemahkan sebagai pengurangan belanja. Banggar mengarahkan sebagian ruang fiskal hasil rasionalisasi belanja operasional untuk memperbesar belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam laporan yang disampaikan Faridah, Banggar menekankan rasionalisasi belanja operasional diimbangi dengan peningkatan belanja modal. Kebijakan tersebut diarahkan agar efisiensi tidak menurunkan kualitas pelayanan dasar sekaligus tetap membuka ruang bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Di sisi pendapatan, perubahan APBD juga memperlihatkan tantangan berbeda. Pendapatan daerah memang naik Rp76,97 miliar, dari Rp6,726 triliun menjadi Rp6,803 triliun. Namun, kenaikan tersebut tidak berasal dari penguatan PAD.
PAD justru turun cukup tajam, dari Rp1,092 triliun menjadi Rp727,86 miliar atau berkurang Rp364,27 miliar.
Kondisi itu tertutupi oleh kenaikan pendapatan transfer yang bertambah Rp671,24 miliar, dari Rp5,384 triliun menjadi Rp6,055 triliun. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah turun Rp230 miliar menjadi Rp20 miliar.
Struktur tersebut menjadi perhatian Banggar karena kemampuan fiskal Kukar masih sangat dipengaruhi pendapatan transfer. Sejumlah fraksi dalam pembahasan juga meminta pemerintah mengoptimalkan PAD, menggali potensi pajak dan retribusi, serta memperkuat sumber pendapatan daerah agar ketergantungan terhadap transfer dapat ditekan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




