Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

APBD Perubahan Kukar Disahkan, Rp820 Miliar Pinjaman Bankaltimtara Ditata dalam Anggaran

E
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna pengesahab APBD Perubahan 2026 (Elmo/Prokal.co)
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna pengesahab APBD Perubahan 2026 (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG – Setelah melewati pembahasan panjang hingga rapat maraton, APBD Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun Anggaran 2026 akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Sidang I DPRD Kukar, Rabu (30/9/2026).

Di balik angka perubahan APBD yang terlihat lebih besar dibandingkan anggaran murni 2026, terdapat satu komponen yang membuat struktur anggaran berubah cukup signifikan: penataan pinjaman Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar yang sebelumnya telah digunakan dan dibayarkan pemerintah daerah.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, penetapan APBD Perubahan dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan daerah, regulasi terbaru, perhitungan pendapatan, hingga efisiensi belanja.

Advertisement

“Secara angka, terlihat angkanya lebih besar daripada anggaran murni tahun 2026. Kenapa bisa lebih besar? Karena di perubahan ini kami menatausahakan pinjaman di Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar yang sudah kita bayarkan, yang sudah kita laksanakan sebelumnya,” kata Aulia.

Menurutnya, pencatatan pinjaman tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam struktur APBD Perubahan, penerimaan dari pinjaman dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan, kemudian dicerminkan kembali dalam pengeluaran pembiayaan.

Dengan penataan tersebut, angka APBD Perubahan secara keseluruhan terlihat meningkat. Namun, Aulia menegaskan kondisi riil anggaran daerah justru mengalami penurunan dibandingkan APBD murni.

Advertisement

“Realnya, APBD kita itu turun sekitar Rp100 miliar daripada anggaran murni. Sehingga sebenarnya realnya cuma Rp7,1 triliun, ditambah dengan utang itu menjadi Rp7,9 triliun,” jelasnya.

Koreksi terhadap anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyesuaikan kemampuan fiskal daerah dengan kewajiban yang harus diselesaikan. Di saat yang sama, pemerintah juga melakukan efisiensi terhadap belanja agar anggaran yang tersedia dapat tetap diarahkan untuk kebutuhan masyarakat.

Aulia berharap pengesahan APBD Perubahan menjadi titik awal untuk mempercepat pelaksanaan program yang telah disusun. Setelah persoalan penataan anggaran dan kewajiban tersebut masuk dalam struktur APBD, pemerintah daerah kini memiliki dasar untuk kembali mendorong eksekusi pembangunan.

“Harapan kita, mudah-mudahan dengan sudah ditetapkannya APBD perubahan ini, kita sudah bisa melakukan eksekusi-eksekusi cepat di lapangan, sehingga proses pembangunan ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

Paparan Ketentuan Penyusunan KUHP Pidana dan Forum Konsultasi Publik (FKP) DPRD Kukar atas lima Raperda (Elmo/Prokal.co)

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027 PROKAL.CO, TENGGARONG – Besarnya aktivitas pertamb

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Apel gelar pasukan Operasi Zebra Mahakam 2026 (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer