Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Subsidi BBM Pusat Dipangkas, Pemkab Siapkan Langkah Jaga Ekonomi Kukar

E
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Elmo/Prokal.co)
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

 

 

PROKAL.CO, TENGGARONG – Kebijakan pemerintah pusat memangkas anggaran subsidi energi untuk 2027 menjadi perhatian pemerintah daerah. Di Kutai Kartanegara (Kukar), Bupati Aulia Rahman Basri menyiapkan langkah agar perubahan kebijakan tersebut tidak ikut menekan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Advertisement

Pemerintah dan DPR RI sebelumnya menyepakati anggaran subsidi energi 2027 sebesar Rp261,5 triliun, turun Rp11,44 triliun dari usulan pemerintah sebesar Rp272,94 triliun. Dari angka tersebut, subsidi BBM dan LPG 3 kilogram ditetapkan Rp131,39 triliun.

Meski anggaran subsidi dipangkas, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak berubah hingga akhir 2026. Per 1 Oktober 2026, harga Pertalite tetap Rp10 ribu per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Aulia mengatakan, pemerintah daerah perlu mengantisipasi dampak lanjutan dari perubahan kebijakan energi tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah menjaga inflasi agar tidak berkembang menjadi lonjakan harga kebutuhan masyarakat.

Advertisement

“Sebagai dampak dari proses pemangkasan subsidi ini, salah satu upaya yang kita lakukan adalah menjaga agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan sehingga menimbulkan lonjakan harga di tengah masyarakat,” kata Aulia.

Menurutnya, stabilitas harga harus berjalan beriringan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, daya beli menjadi salah satu aspek yang perlu dijaga pemerintah daerah.

“Kami juga menjaga kemampuan atau daya beli masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat terpenuhi dengan baik,” ujarnya.

Aulia juga menekankan pentingnya menjaga pendapatan masyarakat. Ia tidak ingin perubahan kebijakan di tingkat nasional justru memberikan tekanan baru terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

Paparan Ketentuan Penyusunan KUHP Pidana dan Forum Konsultasi Publik (FKP) DPRD Kukar atas lima Raperda (Elmo/Prokal.co)

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027 PROKAL.CO, TENGGARONG – Besarnya aktivitas pertamb

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Apel gelar pasukan Operasi Zebra Mahakam 2026 (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer