Dinkes Kukar Tambah Obat dan Bahan Medis, Cek Kesehatan Gratis Jadi Perhatian

PROKAL.CO, TENGGARONG – Kebutuhan obat di puskesmas Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi salah satu prioritas dalam APBD Perubahan 2026. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar mengarahkan tambahan anggaran untuk memperkuat persediaan obat, alat kesehatan (alkes), dan bahan medis habis pakai (BMHP), termasuk untuk menunjang program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Kepala Dinkes Kukar Ismi Mufidah mengatakan, penambahan tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang belum sepenuhnya tercukupi melalui anggaran murni 2026.

“Yang menjadi prioritas adalah penambahan obat. Ada sedikit alat kesehatan untuk puskesmas, kemudian BMHP untuk Cek Kesehatan Gratis. Kalau yang lain tidak ada,” ujar Ismi, Kamis (29/10/2026).

Pengadaan obat tidak dilakukan dengan membagi persediaan dalam jumlah yang sama ke seluruh puskesmas. Dinkes Kukar menyesuaikan distribusi berdasarkan laporan penggunaan obat dan kebutuhan pelayanan di masing-masing fasilitas kesehatan.

Setiap puskesmas melaporkan jumlah obat yang telah digunakan dan persediaan yang masih tersedia. Data tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menghitung kebutuhan pengadaan sekaligus menentukan distribusi berikutnya.

“Obat yang diberikan disesuaikan dengan laporan penggunaan. Kalau kunjungan pasiennya banyak, kebutuhan obatnya juga bisa lebih besar. Mengikuti kebutuhan masing-masing puskesmas,” jelasnya.

Jenis obat yang dibutuhkan mencakup obat untuk menangani keluhan umum, seperti demam, batuk, pilek, dan diare. Obat untuk pasien dengan keluhan sesak napas juga disediakan sesuai kebutuhan pelayanan medis.

Ismi menegaskan, pemberian obat kepada pasien tetap berdasarkan hasil pemeriksaan dan diagnosis tenaga kesehatan. Dengan begitu, penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien.

Meski penambahan obat menjadi prioritas dalam APBD Perubahan 2026, Dinkes Kukar belum menyampaikan besaran anggaran yang dialokasikan khusus untuk pengadaan tersebut. Rincian pengadaan akan mengacu pada perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) setelah ditetapkan.

Penambahan persediaan obat, alat kesehatan, dan BMHP diharapkan dapat membantu puskesmas memenuhi kebutuhan pelayanan pasien serta mendukung pelaksanaan CKG di Kukar. (adv/moe)