Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tunggu Keputusan Pusat

u
Penulis: uki-Berau Post❯
Tentram Rahayu
Tentram Rahayu

TANJUNG REDEB – Pemerintah pusat masih mempertimbangkan soal tuntutan kepala desa/kampung yang menggelar aksi di depan kantor DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.


Advertisement

Pemerintah daerah pun dipastikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, akan mengikuti apapun keputusan yang ditetapkan nanti.

“Kalau kita di daerah mengikuti seluruh keputusan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Apapun keputusanya, itu yang akan kita lakukan,” ujarnya kepada awak media beberapa waktu lalu.

Terkait salah satu hal yang mendorong wacana perubahan masa jabatan kepala desa adalah kerap kali terjadi konflik di awal masa jabatan. Namun menurutnya itu adalah hal yang wajar, justru menurutnya kepala kampung harus pandai dan memiliki strategi menghadapi hal tersebut.

Advertisement

“Kalaupun di awal konflik, saya pikir wajar, karena masih penyesuaian. Kepala kampung harus pandai dan punya strategi merangkul semua komponen warganya,” tandasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kaltim Makmur HAPK juga turut merespons usulan perubahan masa jabatan kepala desa/kampung, yang menurutnya hal itu bukanlah sesuatu yang baru.

Tuntutan untuk memperpanjang masa jabatan kepala kampung yang saat ini berdurasi 6 tahun, sudah pernah diusulkan puluhan tahun lalu.

Advertisement

Disebutnya, masa jabatan kepala kampung pernah mencapai 8 tahun dalam satu periode, dan sempat berubah menjadi 5 tahun. “Hal seperti ini sudah pernah terjadi. Dan yang saat ini menjabat, satu periodenya selama 6 tahun,” ujarnya Sabtu (21/1) lalu.

Menurut Makmur, masa jabatan kepala kampung baik 6 atau 9 tahun sama saja. Sebab saat ini kepala kampung bisa menjabat selama 3 periode. Sementara dalam usulan baru tersebut, dari informasi yang diterimanya, seseorang bisa menjabat kepala kampung maksimal hanya 2 periode.

“Artinya kalau 6 tahun, 3 periode, artinya 18 tahun. Sama juga kalau 9 tahun, 2 periode. Tetap juga 18 tahun,” jelas Makmur.

Makanya Makmur tidak terlalu menyoroti soal tuntutan masa jabatan kepala kampung tersebut. Tapi yang harus jadi perhatian, lanjut dia, seorang kepala kampung harus bisa membuat kampung yang dipimpin lebih maju. “Mau itu 6 tahun atau 9 tahun jika tidak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sama saja bohong,” tegasnya.

"Silakan saja jika memang ada penambahan masa jabatan itu, tetapi pesan saya harus bisa menjadi pemimpin yang dapat menyejahterakan masyarakat,” papar Makmur. (aky/sam)

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Vonis Handy Aliansyah Turun Jadi 3 Tahun, Korban Harap Kewajiban PT DPK Tuntas

Vonis Handy Aliansyah Turun Jadi 3 Tahun, Korban Harap Kewajiban PT DPK Tuntas

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menjatuhkan putusan terhadap perkara banding Handy Aliansyah, Direktur PT Dharma Putra Karsa (DPK), Rabu

Putusan Banding Handy Aliansyah Hari Ini, Kuasa Hukum Minta Lihat Utuh Fakta Persidangan

Putusan Banding Handy Aliansyah Hari Ini, Kuasa Hukum Minta Lihat Utuh Fakta Persidangan

Putusan Banding Handy Aliansyah Hari Ini, Kuasa Hukum Minta Hakim Lihat Utuh Fakta Persidangan

Keterangan Saksi dan Ahli Dinilai Perkuat Posisi Handy Aliansyah di Sidang Banding

Keterangan Saksi dan Ahli Dinilai Perkuat Posisi Handy Aliansyah di Sidang Banding

Keterangan mantan Direktur Utama PT Cahaya Energi Mandiri (CEM), Kim Sung Hyun, serta dua ahli hukum yang dihadirkan dalam sidang banding di

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer