Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bakal Beri Sanksi

u
Penulis: uki-Berau Post❯
Zainal Arifin Paliwang
Zainal Arifin Paliwang

TANJUNG SELOR - Sejumlah kasus pamer harta hingga Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjadi pemberitaan. Pejabat yang memamerkan hartanya, akhirnya harus diperiksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).


Advertisement

Terlebih lagi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas sudah menerapkan larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memamerkan harta dan mempertontonkan gaya hidup hedonis di media sosial (medsos).

Hal tersebut pun disikapi Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Menurut dia, kebiasaan pegawai ataupun pejabat pemerintahan memamerkan harta kekayaan di media sosial perlu disikapi dengan serius. Ia menegaskan melarang ASN untuk memamerkan harta.

“Bisa lihat contohnya, Rafael Alun pegawai Dirjen Pajak. Kalau hartanya didapatkan dengan halal, bagus. Kalau dengan cara tidak benar, bisa terlena kasus korupsi,” ungkapnya, belum lama ini.

Advertisement

Perilaku pamer harta baik dalam kehidupan sehari-hari maupun media sosial tidak sejalan dengan nilai-nilai abdi negara. Tak hanya itu, kebiasaan pamer harta juga bertentangan dengan nilai norma sosial dan agama.

“Saat ini kami belum menemukan adanya laporan atau kebiasaan ASN di Kaltara yang gemar pamer harta,” jelasnya.

Teguran akan diberikan, jika ada ASN yang melakukan hal tersebut. Apalagi di Kaltara, belum ada yang menonjolkan kekayaan di medsos. Ia mengingatkan agar ASN hidup secara sederhana dan tak mengedepankan kebiasaan bermewah-mewahan.

Advertisement

“Jangan perlihatkan bahwa kita orang yang memiliki semuanya. Hidup sederhana saja. Apalagi, harta hanya titipan. Saya tegaskan akan ada sanksi jika berani pamer harta,” tegasnya. (fai/uno)

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Vonis Handy Aliansyah Turun Jadi 3 Tahun, Korban Harap Kewajiban PT DPK Tuntas

Vonis Handy Aliansyah Turun Jadi 3 Tahun, Korban Harap Kewajiban PT DPK Tuntas

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menjatuhkan putusan terhadap perkara banding Handy Aliansyah, Direktur PT Dharma Putra Karsa (DPK), Rabu

Putusan Banding Handy Aliansyah Hari Ini, Kuasa Hukum Minta Lihat Utuh Fakta Persidangan

Putusan Banding Handy Aliansyah Hari Ini, Kuasa Hukum Minta Lihat Utuh Fakta Persidangan

Putusan Banding Handy Aliansyah Hari Ini, Kuasa Hukum Minta Hakim Lihat Utuh Fakta Persidangan

Keterangan Saksi dan Ahli Dinilai Perkuat Posisi Handy Aliansyah di Sidang Banding

Keterangan Saksi dan Ahli Dinilai Perkuat Posisi Handy Aliansyah di Sidang Banding

Keterangan mantan Direktur Utama PT Cahaya Energi Mandiri (CEM), Kim Sung Hyun, serta dua ahli hukum yang dihadirkan dalam sidang banding di

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer