TANJUNG REDEB – 177 aset lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau akhirnya sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
Penyerahan itu dilakukan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Berau, Jhon Palapa kepada Bupati Berau, Sri Juniarsih.
Usai penyerahan itu, Sri Juniarsih menyebut adanya SHM ini merupakan bentuk kepedulian dan perlindungan hukum terhadap aset-aset Pemkab Berau.
“Tentu kami terbantu, ini sebagai bentuk legalisasi aset-aset kita (Pemkab Berau, red) sehingga terdata dan tersertifikasi dengan baik,” ujarnya usai pertemuan.
Ke depan, pihaknya menargetkan sertifikasi lahan-lahan Pemkab Berau berupa aset-aset lahan di bawah jalan yang selama ini belum dilegalisasi. Sehingga, bisa mencegah terjadi sengketa lahan, terutama yang menyasar fasilitas umum.
“Selain lahan di bawah jalan juga lahan-lahan kita yang belum tersertifikasi seperti taman misalnya,” terangnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Sapransyah menjelaskan sertifikasi lahan ini dilakukan pada aset dan lahan yang dimiliki Pemkab Berau. Namun belum tersertifikasi hingga saat ini.
Sepanjang 2023 lalu, ia mengatakan terdapat 177 Sertifikat yang berhasil dilegalisasi. “Misalnya Jalan APT Pranoto, tercatat sebagai aset kita tapi kemarin belum disertifikasi dan sekarang sudah. Nah itulah yang dilakukan saat ini,” jelasnya.
Dari 177 sertifikat yang diterima, Sapran mengatakan terdiri dari aset jalan dan beberapa fasilitas umum seperti Puskesmas, Sekolah dan perkantoran.
“Sebagian besar aset kita yang di wilayah perkotaan,” tegasnya.
Total aset yang sudah tersertifikasi hingga awal tahun ini, kata Sapran berjumlah 332 aset. Angka tersebut terdiri dari 155 Sertifikasi pada 2022 dan 177 sertifikasi pada 2023.
“Tadi ATR/BPN siap akan target kami tahun ini 400 dibagi dua semester. Jadi semester 1 ini 200, dan semester 2 juga 200,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Berau, Hari Wibowo yang juga hadir menyebut sertifikasi ini lebih kepada mengelola aset Pemkab Berau yang selama ini belum tersertifikasi. Pelaksanaan ini bukan didasari pada penyelesaian lahan-lahan yang bersengketa.
“Jadi ini bukan pembebasan lahan ini adalah penyertifikatan lahan yang belum bersertifikat,” tegasnya.
Dirinya juga mendorong Kantor ATR/BPN bisa meningkatkan kinerja untuk melaksanakan sertifikasi lahan di wilayah Berau, khususnya pada pengelolaan aset Pemkab Berau. Dari 2022 menuju 2023 sudah terjadi peningkatan, sehingga di 2024 ini target 400 sertifikasi lahan dihadapkan bisa tercapai.
“Saya meminta kepada BPN Semester 1 harus bisa 200 bidang sudah terselesaikan dan akhir tahun jadi 400 bidang tanah mengingat ini adalah fokus atau pesan saya sejak saya masuk dilantik menjadi Kejari Berau,” tegasnya.
Dirinya juga menegaskan Pemkab Berau bisa melakukan penertiban aset yang dimilikinya. Sehingga, hal ini mencegah terjadinya konflik atau sengketa ke depannya.
“Saya mendorong Pemkab untuk penertiban aset daerah khususnya bidang tanah,” pungkasnya. (sen/arp)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
