Menurut Marbun, tugas pemerintah daerah adalah memastikan partisipasi masyarakat dalam pemilu, terutama bagi pekerja yang baru tiba di wilayah tersebut. "Mereka adalah prioritas kami karena mereka adalah pendatang yang mungkin belum mengenal lokasi TPS yang telah ditentukan. Pemerintah daerah, dengan bantuan penyelenggara pemilu, bertanggung jawab untuk memandu mereka," jelasnya.
Marbun juga mengingatkan agar masyarakat PPU menggunakan hak pilihnya dengan baik, sambil menegaskan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). "ASN harus netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Sanksi tegas akan diberikan kepada ASN yang melanggar aturan tersebut," tandasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran dan keamanan pemilu. Rakor tersebut juga menjadi wadah untuk menyatukan visi dan langkah-langkah strategis guna mencapai pemilu yang adil, transparan, dan sukses.
Diharapkan, dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik, pemilu di Kaltim akan berjalan aman, damai, dan sukses. (kim/pro/adv)