Disnakertrans Bakal Datangi Perusahaan yang Tak Patuhi Aturan Ketenagakerjaan
PENAJAM-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Penajam Paser Utara (PPU) akan mendatangi perusahaan-perusahaan di wilayah kerjanya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan. Kepala Disnakertrans PPU Marjani, mengatakan, banyak perusahaan di PPU yang disinyalir tak memberikan hak kepada karyawan berupa perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan.
"Berdasarkan informasi yang kami terima, banyak perusahaan yang belum patuh terhadap aturan ketenagakerjaan, terutama terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan," kata Kepala Disnakertrans PPU, Marjani, Minggu (3/3). Marjani mengatakan, tim Disnakertrans PPU akan mendatangi perusahaan-perusahaan yang diduga tak patuh terhadap aturan ketenagakerjaan. “Mengenai hak-hak karyawan ini kami akan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan,” tegasnya.
Dia menjelaskan, perusahaan yang tak patuh terhadap aturan ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, denda, hingga pembekuan izin usaha. “Kami berharap dengan cara didatangi langsung itu, perusahaan-perusahaan di PPU bisa patuh terhadap aturan ketenagakerjaan dan memberikan hak kepada karyawannya," ujarnya.
Langkah tersebut, kata dia, sebagai gebrakan awal saat dia menjabat kepala Disnakertrans PPU terhitung sejak dilantik oleh Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun, Jumat (23/2). Sebelumnya, ia menjabat kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip yang kala itu dilantik oleh Bupati PPU Hamdam bersama 12 pejabat pimpinan tinggi pratama, Senin (27/03/2023). “Gebrakan saya langsung ke perusahaan-perusahaan yang terdapat potensi permasalahan ketenagakerjaan, terkait terutama BPJS itu tadi,” ujarnya menjawab Kaltim Post.
Khusus BPJS ini, lanjut dia, terdapat perusahaan tidak memenuhi kewajiban kepada karyawan tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang sementara ini ada ditanggung oleh pemerintah. “Kami berharap pada minggu depan semua perusahaan yang belum mematuhi agar memberi perlindungan kepada tenaga kerjanya, sehingga semua karyawannya menerima BPJS ditanggung perusahaan,” tuturnya.
Kata dia, tak didaftarkannya karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan oleh perusahaan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi karyawan. Yaitu, karyawan kehilangan hak atas perlindungan jaminan sosial, kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, dan ketidakpastian dalam pekerjaan. Oleh karena itu, kata dia, Disnakertrans PPU minta kepada seluruh perusahaan di PPU untuk patuh terhadap aturan ketenagakerjaan dan memberikan hak kepada karyawannya berupa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. (far)
ARI ARIEF
ari.arief@kaltimpost.co.id
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
