Pj Bupati PPU Dukung Pengadaan ASN 2024: MenPANRB Minta Kuota untuk Putra Daerah

Lebih dari 500 undangan dari kepala daerah, termasuk bupati, walikota, gubernur, serta pejabat terkait lainnya dari seluruh Indonesia, turut hadir dalam rapat tersebut.

Usai rapat, Makmur Marbun menyatakan dukungan pemerintah kabupaten PPU terhadap langkah pemerintah pusat dalam persiapan pengadaan ASN Tahun 2024, termasuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Pemerintah kabupaten PPU sangat mendukung langkah pemerintah pusat ini yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat di Indonesia, termasuk di kabupaten PPU, untuk menjadi ASN. Oleh karena itu, pemda PPU memberikan dukungan penuh terhadap langkah ini," kata Makmur Marbun.

Dalam sambutannya, MenPANRB, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa peluang masyarakat untuk menjadi ASN atau P3K sangat besar. Mulai tahun 2024, seleksi CPNS akan dilakukan tiga kali dalam setahun, memberikan kesempatan lebih besar bagi calon ASN.

Abdullah Azwar juga menekankan pentingnya menuntaskan status tenaga honorer di Indonesia. Dia meminta kepada kepala daerah untuk mengkhususkan formasi bagi tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam database BKN pusat, yang saat ini jumlahnya mencapai 1,7 juta.

"Kita akan menuntaskan status tenaga honorer pada tahun ini, paling lambat Desember mendatang. Kepada bupati/walikota, kami minta pertanggungjawaban mutlak terkait data yang diberikan kepada kami," ujar Abdullah Azwar.

Selain itu, Abdullah Azwar menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan membuka lebih dari 225 ribu formasi khusus untuk Ibukota Nusantara (IKN) di kabupaten PPU, Kalimantan Timur. Dia juga menyatakan bahwa pemerintah membuka kesempatan bagi putra daerah untuk direkrut sebagai ASN di IKN.

"Presiden memberi arahan bahwa formasi ini untuk IKN dan wajib untuk perpindahan IKN secara kontinyu. Kami telah mengajukan permohonan untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah agar bisa direkrut sebagai ASN di sana," tambahnya. (bs/adv/pro)