Rakor bersama Mendagri, Penjabat Kepala Daerah Diminta Netral Jelang Pilkada
PENAJAM - Dalam upaya mengoptimalkan kinerja penjabat gubernur, bupati, dan wali kota menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, pada hari Selasa (27/3/2024).
Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya netralitas bagi penjabat kepala daerah dalam pelaksanaan Pilkada. "Penjabat kepala daerah harus bersikap netral dan tidak menggunakan kewenangannya untuk berpolitik praktis," ujar Tito.
Menurut Tito, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa penjabat kepala daerah tidak boleh berstatus sebagai calon dalam Pilkada. "Kami akan memberhentikan dan memberikan sanksi bagi penjabat kepala daerah yang terbukti melanggar ketentuan tersebut," tegasnya.
Mendagri juga menyoroti pasal 7 ayat (2) huruf q yang mewajibkan calon kepala daerah tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, bupati, atau wali kota. Hal ini bertujuan untuk mencegah penjabat kepala daerah mengundurkan diri untuk mencalonkan diri dalam Pilkada.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, yang didampingi oleh sejumlah pejabat terkait, turut mendengarkan arahan Mendagri. Marbun menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas dan memastikan kelancaran proses Pilkada di PPU.
"Kami akan mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang dan menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkada di wilayah kami," kata Marbun.
Rakor tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah kabupaten PPU, Tohar, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Nicko Herlambang, serta Asisten III, Aini, dan beberapa pejabat terkait lainnya dari lingkup PPU. (bs/adv/pro)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
