Atasi Masalah Kelebihan Stok, Pemkab PPU Berencana Beli Beras Petani 

Prokal.co - PENAJAM-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) berencana membeli beras dari petani lokal sebagai solusi atas tidak terbelinya ribuan ton beras oleh perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) perberasan nasional. 

“Saat ini kami sedang mendiskusikan mengenai kemungkinan menempuh solusi ini (membeli beras petani) dengan tetap melibatkan badan usaha logistik (Bulog)," ujar Asisten I, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab PPU, Nicko Herlambang, saat ditanya media ini mengenai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, Senin (20/5).

Penumpukan beras di penggilingan padi dan rumah-rumah petani di PPU terjadi sejak pekan lalu karena tidak terserap oleh BUMN perberasan nasional.

 

Petani mengeluhkan hal itu, dan mereka juga menyoal harga yang tidak sesuai dengan harapan petani.

“Harga beras di tingkat petani itu Rp 11 ribu hingga Rp 12 ribu per kilogram. Tetapi harga secara nasional yang ditentukan oleh lembaga pemerintah yang bertugas membeli beras petani justru anjlok, yaitu telah menetapkan harga Rp 9.950 per kilogram atau kurang Rp 50 jadi Rp 10.000,” kata Totok Suprapto, ketua DPC Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Perberasan (Pepadi) PPU, seperti diwartakan.

Menurut Nicko, beras yang dibeli dari petani akan dimasukkan dalam Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui Bulog selaku penyalurnya.

 

"Rencananya, Bulog akan membeli semua hasil panen dari para petani dengan harga yang disepakati oleh petani dan pemkab. Selisih harga dari Bulog nanti disubsidi oleh pemkab, sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam mensejahterakan petani," kata Nicko sekaligus menjawab terkait harga beras yang dikeluhkan petani, sebagaimana dinyatakan oleh Totok Suprapto.

Nicko menambahkan bahwa skema ini masih perlu dimatangkan karena menyangkut regulasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan aturan pemberhentian subsidi produk pertanian.

 

Langkah ini diharapkan dapat membantu petani PPU dalam menjual hasil panen mereka dan mengatasi masalah kelebihan stok yang terjadi saat ini.

PERAN KORPRI
Pekan lalu, Pemkab PPU telah menggelar rapat untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi petani ini, yang di antaranya, melibatkan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) PPU.

 

Pang Irawan, ketua organisasi ini saat dihubungi, Senin (20/5) membeberkan rencana pihaknya untuk melakukan langkah konkret terhadap penyerapan beras petani ini. 

“Idealnya aparatur sipil negara (ASN) anggota Korpri bisa berkontribusi dalam konsumsi beras petani. Kalau di Korpri masuk dalam list target usaha beras, dan jika unit usaha sudah jalan, rencananya keuntungan yang akan dibagi ke anggota dalam bentuk beras,” kata Pang Irawan.

Dengan cara ini, kata dia, penyerapan beras petani lokal berpotensi maksimal, karena jumlah ASN anggota Korpri di PPU saat ini tercatat mencapai 4.000 lebih. (rie/far)