Perpadi Sambut Positif Rencana Pembelian Beras yang Menumpuk oleh Pemkab PPU  

Kata dia,  Selasa (21/5), akumulasi jumlah beras yang tak terserap BUMN perberasan itu mencapai ribuan ton itu. "Apabila Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU berencana membeli beras sebaiknya bisa disegerakan. Karena kondisi beras saat ini mulai berjamur," kata dia. Menurutnya, berjamurnya beras milik petani itu akibat tidak adanya manajemen pengelolaan yang tepat. Berbeda jika sudah dibeli oleh BUMN yang mengurusi perberasan, mereka memiliki manajemen penyimpanan yang baik sehingga beras tak mudah berjamur.

Dia menyambut positif terhadap rencana Pemkab PPU yang akan membeli beras petani tersebut, yang sekaligus diharapkan menjadi solusi permanen.

"Kami gembira sekali membaca berita yang isinya pemkab mau membeli beras petani," ucapnya.  

Diberitakan Selasa (21/5), Pemkab PPU berencana membeli beras dari petani lokal sebagai solusi atas tidak terbelinya ribuan ton beras oleh perusahaan BUMN perberasan nasional. Hal ini disampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab PPU, Nicko Herlambang, saat ditanya media ini mengenai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, Senin (20/5).

"Saat ini, kami sedang mendiskusikan mengenai kemungkinan menempuh solusi ini dengan tetap melibatkan Badan Usaha Logistik (Bulog)," ujar Nicko Herlambang. Penumpukan beras di penggilingan padi dan rumah-rumah petani di PPU terjadi sejak pekan lalu karena tidak terserap oleh BUMN perberasan nasional. Petani mengeluhkan hal itu, dan mereka juga menyoal harga yang tidak sesuai dengan harapan petani.

“Harga beras di tingkat petani itu Rp 11 ribu hingga Rp 12 ribu per kilogram. Tetapi, harga secara nasional yang ditentukan oleh lembaga pemerintah yang bertugas membeli beras petani justru anjlok, yaitu telah menetapkan harga Rp 9.950 per kilogram atau kurang Rp 50 jadi Rp 10.000,” kata Totok Suprapto, ketua DPC Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Perberasan (Pepadi) PPU, seperti diwartakan.

Menurut Nicko, beras yang dibeli dari petani akan dimasukkan dalam cadangan pangan pemerintah (CPP) melalui Bulog selaku penyalurnya. "Rencananya, Bulog akan membeli semua hasil panen dari para petani dengan harga yang disepakati oleh petani dan pemkab. Selisih harga dari Bulog nanti disubsidi oleh pemkab, sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam menyejahterakan petani," kata Nicko sekaligus menjawab terkait harga beras yang dikeluhkan petani, sebagaimana dinyatakan oleh Totok Suprapto. (rie/far)