Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

330 PPS Dilantik dan Diambil Sumpah, Bupati Berau Berpesan, Jaga Integritas dan Netralitas  

Faroq Zamzami
Penulis: Faroq Zamzami❯
DIAMBIL SUMPAH: Sebanyak 78 PPS di tiga kecamatan dilantik dan diambil sumpah janji oleh Ketua KPU Berau, Budi Harianto di Balai Mufakat, Minggu (26/5).
DIAMBIL SUMPAH: Sebanyak 78 PPS di tiga kecamatan dilantik dan diambil sumpah janji oleh Ketua KPU Berau, Budi Harianto di Balai Mufakat, Minggu (26/5).

Prokal.co - TANJUNG REDEB – Sebanyak 330 panitia pemungutan suara (PPS) di Kabupaten Berau dilantik secara serentak pada Minggu (26/5). Di antaranya, sebanyak 78 PPS dari tiga kecamatan terdekat dilantik secara langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, Budi Harianto di Balai Mufakat.


Advertisement

Pelantikan disaksikan Bupati Berau, Sri Juniarsih yang sekaligus mengucapkan selamat dan kepada anggota PPS yang dilantik. Ini adalah amanah yang harus laksanakan dengan baik dalam rangka menyukseskan pelaksanaan teknis pilkada nanti.

“Pilkada yang akan dilaksanakan 27 November nanti menjadi tenggat waktu yang miliki untuk mempersiapkan kelengkapan sebagai panitia, demi sukses dan berhasilnya pesta demokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar bupati, Sri Juniarsih.

Setelah dilantik, para PPS harus mulai bergerak menyusun langkah dan strategi untuk memastikan kapasitas yang meliputi kesiapan pengetahuan, fisik dan mental.

Advertisement

Ia meminta PPS untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Apabila terjadi sesuatu di lapangan, sudah siap secara fisik dan mental.

“Sebab kita tidak akan pernah tahu kondisi di lapangan. Kemungkinan yang tidak terprediksi bisa saja terjadi. Apalagi tugas ini akan menguras waktu pikiran dan tenaga,” ucapnya.

Karenanya, bupati perempuan pertama di Berau itu berpesan, untuk membangun koordinasi dengan perangkat terkait, jalin sinergitas dan laksanakan tugas dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya.

Advertisement

Momentum pelantikan itu dimintanya dapat dijadikan ajang menyamakan langkah, bagi segenap perangkat terkait agar bersama bersinergi mewujudkan Pilkada yang demokrasi, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

“Junjung tinggi pilkada yang damai untuk kemaslahatan bersama. Hindari kemungkinan yang sifatnya kerusuhan, atau hal yang negatif,” tuturnya.

Lanjut Sri Juniarsih, PPS harus aktif membangun komunikasi dengan aparat hukum terkait, khususnya TNI/Polri. Namun, yang paling penting harus mampu menjaga integritas dan netralitas sebagai penyelenggara Pilkada.

“Jangan sampai menyalahgunakan amanah sebagai PPS untuk kepentingan sendiri yang akan merugikan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Berau, Budi Harianto menyebut, 78 anggota PPS yang dilantik di Balai Mufakat berasal dari tiga kecamatan, yakni Tanjung Redeb, Teluk Bayur, dan Sambaliung. Sementara, anggota PPS lainnya serentak dilantik di masing-masing kecamatan oleh Komisioner KPU Berau.

“Saya ucapkan selamat bertugas dan bekerja. Jadikan pakta integritas sebagai rujukan dalam melaksanakan tahapan Pilkada. Saya yakin jika dipedomani, pelaksanaan pilkada akan berjalan sebagaimana mestinya,” paparnya.

Budi menambahkan, para panitia sudah harus diberikan orientasi tugas. Namun, sebab beberapa kendala belum bisa diberikan orientasi. Kemungkinan, awal Juni baru dapat dilaksanakan. Agar para panitia siap saat pelaksanaan Pilkada dimulai nantinya. (*/aja/adv/far)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Buntut Putusan MK, 11 Pejabat KPU dan Bawaslu Resmi Diadukan ke DKPP Atas Dugaan Pelanggaran Etik

Buntut Putusan MK, 11 Pejabat KPU dan Bawaslu Resmi Diadukan ke DKPP Atas Dugaan Pelanggaran Etik

Buntut Putusan MK, 11 Pejabat KPU dan Bawaslu Resmi Diadukan ke DKPP Atas Dugaan Pelanggaran Etik

Gibran, Kelalaian KPU, dan Menghadirkan Demokrasi Substansial

Gibran, Kelalaian KPU, dan Menghadirkan Demokrasi Substansial

Tanggal 20 Juni 2005 KPU Provinsi Sulut menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Itulah pemilihan gubernur pertama di Indonesia.

Korupsi Dana Hibah KPU Kotim: Kejati Garap 24 Saksi, Kerugian Negara Ditaksir Rp10 Miliar

Korupsi Dana Hibah KPU Kotim: Kejati Garap 24 Saksi, Kerugian Negara Ditaksir Rp10 Miliar

Penyidik Kejati Kalteng memeriksa saksi dugaan korupsi KPU Kotim.(Penkum)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer