Pj. Bupati PPU Sampaikan Nota Penjelasan: Capaian Opini WTP dan Prioritas APBD 2023

Dalam sambutannya, Marbun menguraikan capaian APBD Tahun 2023 dengan detail. Realisasi APBD tahun lalu mencapai 2,25 Triliun rupiah lebih, terdiri dari realisasi pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan mencapai 2,25 Triliun rupiah lebih, sementara belanja mencapai 2,08 Triliun rupiah lebih, dengan surplus mencapai 168,06 Milyar rupiah lebih.“Sementara untuk Neraca per 31 Desember 2023, jumlah aset mencapai 5,77 Triliun rupiah lebih dengan rincian yang terperinci,” jelas Marbun.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan umum peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 194, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Persetujuan Bersama rancangan peraturan daerah dilakukan paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berharap agar ada skala prioritas pembahasan terhadap Raperda yang telah kami ajukan untuk dilakukan pembahasan hingga penetapan yang akan dilakukan,” ucapnya.

Marbun juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat pengelola keuangan daerah dan kepala SKPD dibawah kendali Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah hingga diperolehnya kembali predikat Opini WTP dari BPK.“Sekali lagi saya instruksikan agar terus bekerja secara maksimal, agar kita dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk tahun-tahun berikutnya, sebagai implementasi menjadikan Kabupaten PPU yang maju dan sejahtera,” tutupnya.

Dalam pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota penjelasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan Pj Bupati PPU, hampir seluruhnya memberikan apresiasi dan dukungan kepada pemerintah daerah kabupaten PPU.

Fraksi Golongan Karya (Golkar) menyampaikan apresiasi terhadap capaian opini WTP yang diterima pemda PPU. “Partai Golkar berharap pembenahan pengelolaan keluangan harus lebih ditingkatkan sehingga WTP dapat dipertahankan,” kata juru bicara partai ini, Andi Iskandar Hamala.

Senada, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga memberikan apresiasi terhadap capaian pemda terhadap pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan diperolehnya penghargaan Opini WTP dari BPK.

Tohirun, juru bicara PKS, menyoroti perbaikan sejumlah jalan poros di wilayah PPU agar menjadi prioritas pemda. Dia juga mengingatkan perihal pendidikan khususnya mengenai penerimaan siswa baru yang terkadang masih mengikuti aturan terdahulu seperti pertimbangan zona lokasi sekolah, berdasarkan kedekatan dan sebagainya. (bs/adv/pro)