Disahkan Menjadi Perda, Makmur Marbun Apresiasi Kinerja DPRD PPU dan Semua Pihak

Dalam sambutannya, Pj Bupati Makmur Marbun menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kerja keras semua pihak, terutama Badan Anggaran DPRD yang telah bekerja keras menyusun dan mengkaji pertanggungjawaban APBD 2023."Kami mengapresiasi DPRD Kabupaten PPU dan semua pihak terkait lainnya. Setelah melalui pembahasan yang intensif, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023 akhirnya disahkan menjadi Perda," ujar Makmur Marbun.

Makmur Marbun juga menginstruksikan seluruh pejabat pengelola keuangan daerah, di bawah kendali Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah, agar bekerja lebih keras dan lebih cermat lagi dalam menyusun perencanaan anggaran, melaksanakan program kegiatan dan belanja daerah serta mempertanggungjawabkannya.

Selain itu, Makmur Marbun menekankan pentingnya menyelesaikan kewajiban Pemerintah Daerah dengan tetap mempertahankan kerjasama semua stakeholder dan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah.

Sesuai dengan Bab VIII Huruf C pada ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, Raperda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, paling lama tiga hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

"Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, serta meneliti sejauh mana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik," jelasnya.

Makmur Marbun juga melaporkan realisasi pendapatan Tahun 2023 sebesar 2,25 Triliun Rupiah lebih dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 124,56 Miliar Rupiah, pendapatan transfer sebesar 2,11 Triliun Rupiah, lain-lain pendapatan yang sah 14,14 Miliar Rupiah, dan realisasi belanja daerah dan transfer Tahun 2023 sebesar 2,08 Triliun Rupiah.

Untuk Neraca per 31 Desember 2023, jumlah aset tahun 2023 mencapai 5,77 Triliun Rupiah dengan rincian aset lancar sebesar 457,28 Miliar Rupiah, investasi jangka panjang sebesar 112,93 Miliar Rupiah, aset tetap sebesar 4,27 Triliun Rupiah, dan aset lainnya sebesar 898,31 Miliar Rupiah.

Aset properti investasi tercatat sebesar 34,45 Miliar Rupiah, jumlah kewajiban sebesar 138,28 Miliar Rupiah dengan rincian utang belanja sebesar 13,64 Miliar Rupiah, utang kepada PT. SMI sebesar 124,04 Miliar Rupiah, dan pendapatan diterima di muka sebesar 599,25 Juta Rupiah.

Jumlah ekuitas tercatat sebesar 5,63 Triliun Rupiah."Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pembentukan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 ini hingga ditetapkan menjadi Perda," ungkap Makmur Marbun.

Di akhir sambutannya, Makmur Marbun menegaskan bahwa beberapa catatan kritis dari DPRD akan menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah kabupaten PPU. "Fungsi pengawasan DPRD menjadi petunjuk dan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten PPU," tutupnya. (bs/ADV/pro)