Pemkab PPU Seriusi Program Bela Beli Serambi Nusantara

Program ini mirip yang diterapkan Pemkab Kulon Progo melalui Program Bela Beli Ku untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat maju dan berkembang di Provinsi Daerah Istimewa Jogyakarta (DIJ) itu. 

Baca Juga: Siapkan Siswa SMK Masuki Dunia Kerja, Disnakertrans Berau Bikin Ini

“Kami sedang memasukkan Program Bela Beli Serambi Nusantara, terutama terkait konsumsi beras lokal,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setkab PPU, Nicko Herlambang, Kamis (28/11).

Untuk ini, kata Nicko Herlambang, apabila di Pemkab Kulon Progo diterbitkan peraturan daerah (perda), dan Pemkab PPU berencana menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberdayaan UMKM Melalui Bela dan Beli Produk Lokal. 

Peraturan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal, menciptakan lapangan kerja, dan tumbuhnya wirausaha baru.

Baca Juga: Antisipasi Perundungan di Sekolah, Disdik Berau Bentuk Ini

Penjabat (Pj) Bupati PPU, Zainal Arifin, menginginkan bahwa perbup ini bisa memberikan pedoman bagi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam memproduksi, memasarkan, dan menggunakan produk lokal. 

“Kami ingin menumbuhkan kecintaan terhadap produk lokal daerah dan mendorong kemandirian pelaku UMKM,” kata Zainal Arifin dalam beberapa kali kesempatan bertemu petani di daerah ini.

Nicko Herlambang mengungkapkan, beberapa strategi yang akan dilakukan melalui perbup itu telah digodok.

Antara lain, berupa pemberdayaan masyarakat, yang dalam kaitan ini melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. 

Baca Juga: Peringatan Cuaca Ekstrem: Banjir Melanda 6 Negeri di Malaysia, Korban Mencapai Puluhan Ribu

Kemudian, pengembangan produk lokal dengan mendorong inovasi dalam pengolahan produk lokal agar lebih bernilai tambah dan berdaya saing.

Berikutnya, pemasaran dan akses pasar yaitu membantu pelaku usaha lokal dalam memasarkan produk, baik offline maupun online.

Dua hal lainnya adalah membangun kemitraan antara pelaku usaha lokal dengan pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta. 

Dukungan kebijakan dengan mengadvokasi kebijakan yang mendukung usaha ekonomi kerakyatan, seperti insentif pajak, akses permodalan, dan perlindungan bagi produk lokal. 

“Dan yang tak kalah pentingnya adalah infrastruktur, yaitu membangun dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi,” kata Nicko Herlambang.

Baca Juga: Pilkada Bontang 2024, Basri-Chusnul Legawa Kalah, Basri: Pasti Ada yang Kecewa, Tapi Inilah yang Terjadi

Ditegaskannya pula, dengan penerbitan perbup, Pemkab PPU berharap dapat meningkatkan daya saing UMKM lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah, serta menciptakan lapangan kerja dan wirausaha baru. 

UMKM mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.  (rie/far)