Pada tahun 2014, ia baru masuk jadi caleg di Kalimantan Timur (Kaltim) daerah pemilihan (dapil) Kaltara. Kemudian, dengan terbentuknya DOB Kaltara pada saat itu, ia menjadi salah seorang yang dipercaya untuk mengisi kursi anggota DPRD Kaltara periode 2014-2019.
Setelah berakhirnya masa jabatan di periode itu, ia kembali ikut caleg di DPRD Kaltara periode 2019-2024 di dapil Nunukan, dan kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menjabat dua periode di DPRD Kaltara.
Pria kelahiran Wajo, 31 Desember 1969 ini menilai, khusus di wilayah perbatasan dari provinsi termuda Indonesia ini, terbilang masih cukup banyak persoalan yang perlu disikapi dengan sentuhan-sentuhan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Hal itu yang kemudian mendorongnya untuk terjun ke dunia politik, yakni dengan tujuan untuk mengabdi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat perbatasan yang selama ini belum dirasakan dan didapatkan secara maksimal.
“Awalnya itu saya melihat di daerah perbatasan ini banyak terjadi kesenjangan di masyarakat kecil yang harus diperjuangkan. Terutama masalah kebutuhan sembako,” katanya.
Oleh karena itu, ia sangat berharap kepada pemerintah pusat supaya dapat mengakomodir masalah kebutuhan sembako masyarakat di Pulau Sebatik. Sebab, sekarang ini warga perbatasan sangat ketergantungan dengan negara tetangga, Malaysia.
Menurutnya, persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan itu harus segera diurai secara bertahap. Artinya, diselesaikan satu per satu. Jika misalnya saat ini persoalan tabung gas sudah stabil, itu harus dilanjutkan ke yang lainnya sampai akhirnya bisa mandiri.
Selain itu, permasalahan pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan juga harus menjadi perhatian khusus dan diprioritaskan. Untuk pendidikan, perlu dilakukan upaya untuk bisa meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat perbatasan.
“Sebab, jika tidak ada gerak cepat dari pemerintah dan pemerintah daerah, tidak menutup kemungkinan semakin hari akan semakin pupus rasa nasionalisme masyarakat kita yang tinggal di perbatasan ini,” tuturnya.
Demikian juga dengan kesehatan. Artinya harus ada penyamarataan pembangunan antara yang di perkotaan dengan pedalaman dan perbatasan. Dan yang tak kalah pentingnya itu masalah keamanan di wilayah perbatasan, utamanya masalah narkoba. Sebab, sudah menjadi rahasia umum di seluruh Indonesia bahwa Sebatik sudah terkenal sebagai pintu masuk narkoba dari negara tetangga.
“Di sini saya berharap kepada penegak hukum, terutama dari kepolisian agar dapat memfasilitasi anggotanya yang bertugas di perbatasan dengan alat teknologi yang canggih guna mendeteksi narkoba itu,” harapnya.
Sebab, jika hanya menggunakan peralatan manual yang seadanya, tentu barang haram ini akan sangat sulit untuk dideteksi oleh petugas keamanan. Termasuk juga dibutuhkan sinergitas atau dukungan dari masyarakat.
Sedangkan untuk persoalan infrastruktur, ia juga melihat ada banyak kejanggalan dari sisi pelaksanaannya. Namun, ia belum bisa memastikan apakah itu memang karena RAB kegiatan memang sudah seperti itu, atau pekerjanya yang melakukan penyelewengan. “Pastinya beberapa kegiatasn pembangunan itu masih banyak kelemahannya. Salah satu contohnya, pondasi jalan di Peringkat 9, Desa Bukit Harapan, Sebatik. Itu ada yang sudah amblas. Termasuk juga di daerah Bukit Keramat,” bebernya.
Oleh karena itu, ia berharap dan meminta kepada instansi terkait untuk mengevaluasi pekerjaan yang bermasalah itu guna mencari tahu di mana letak kelemahan sehingga belum lama sudah terjadi kerusakan seperti itu. (***/fly)
