“Insya Allah Pemprov Kaltara tak akan lagi terlalu repot masalah pembangunan di mana-mana. Karena lewat kami 35 orang (Anggota DPRD Kaltara) sudah bisa akomodir semua. Yang penting Pokir ini benar dilaksanakan,” harapnya.
Fraksi Golkar pun menilai porsi pendapatan dalam APBD Pemprov Kaltara stagnan. Sehingga, perlu ada optimalisasi pengelolaan hasil daerah yang dikelola provinsi. Termasuk optimalisasi pengelolaan aset daerah yang ada.
“Keberadaan BUMD harus bisa dioptimalkan. Kalau BUMD tidak mampu, alangkah baik diaolkasikan ke pihak yang lebih mampu,” ujar Ainun.
Adapun, Ketua Fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan, Muhammad Iskandar mengatakan, pelaksanaan anggaran tidak cukup jika hanya diukur dari standar akuntansi berbasis aktual. Melainkan harus diukur atas efisiensi dan efektivitas, terhadap daya ungkit pembangunan.
Fraksi ini meminta Pemprov Kaltara fokus pada peningkatan pendapatan. Karena komponen ini menjadi modal pemerintah, dalam mempercepat pembangunan.
“OPD harus dilakukan audit untuk perencanaan dan penyerapan anggarannya. Semua harus dihitung, termasuk sumber daya manusianya. Jangan sampai dikasih anggaran besar, tapi tak tahu cara pemanfaatannya,” ungkap Iskandar.
Selanjutnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltara, Jufri Budiman, turut menekankan pentingnya peningkatan komponen pendapatan daerah.
Diharapkan pihak eksklusif bisa melakukan langkah yang kreatif untuk mengoptimalkan hal tersebut. Fraksi Gerindra menilai, kegiatan pembangunan di daerah perbatasan masih sangat minim, utamanya pembangunan akses jalan.
Oleh sebab itu, Gubernur diharap bisa mengalokasikan anggaran lebih berimbang ke wilayah perbatasan. “Belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat juga harus lebih prioritas, dibanding belanja pemenuhan birokrasi. Hak masyarakat mendapat kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus diutamakan,” jelasnya.
Pemerintah juga didesak, agar program pemberian bantuan sosial dan hibah bisa disalurkan secara cepat dan merata. Sehingga dampaknya bisa segera dirasakan masyarakat.
Adapun, Wakil Ketua Fraksi Hanura Markus Sakke, meminta Pemprov Kaltara mendorong perusahaan pertambangan dan perkebunan memiliki jalan khusus. Sehingga tidak menggunakan jalan umum dalam pengangkutan material dan hasil panen mereka.
“Ini dipandang perlu ada Pergub yang bisa mengaturnya,” ucap Markus Sakke.
Lanjut dia, Dinas PUPR-Perkim Kaltara harus lebih jeli dalam memperhatikan legalitas proyek yang dikerjakan. Utamanya masih ada proyek yang tidak memasang papan keterangan. Padahal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
“Peningkatan PAD juga agar benar-benar bisa dilakukan. Harus ada mekanisme lebih baik, dalam pengelolaan sumber daya alam. Perusahaan-perusahaan yang ada juga harus diminta berkantor di sini (Kaltara),” pintanya.
Terakhir, pandangan umum dari Fraksi Hanura yang meminta Disperidagkop Kaltara lebih maksimal dalam pembinaan dan pengembangan UMKM. Kemudian bisa dibantu dari akses permodalan mereka.
