BALIKPAPAN-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus mendorong penyederhanaan birokrasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, penyederhanaan birokrasi selama ini memang menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi.
"Ini (penyederhanaan birokrasi) menjadi target dan arahan Bapak Presiden supaya birokrasi ke depan lebih lincah," kata Anas kepada wartawan di Balikpapan, Jum'at (24/2) pagi.
Konsekuensi dari penyederhanaan ini, kata Azwar adalah ditiadakannya struktur eselon IV ke bawah."Ini yang mesti dibereskan beberapa regulasinya," ucap mantan Bupati Banyuwangi ini.
Keseriusan dalam hal penyederhanaan terlihat dari pemangkasan klasifikasi jabatan pelaksana. Di mana klasifikasi jabatan pelaksana yang sebelumnya berjumlah 3.414, supaya lebih lincah klasifikasinya dipotong dan tinggal menyisakan tiga klasifikasi saja.
Selain membahas penyederhanaan birokrasi, Anas juga membahas rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Di mana pemerintah berencana memindahkan 16.990 ASN pada tahap pertama nanti.
"ASN yang dipindahkan terdiri dari 11.274 ASN dari 35 kementerian lembaga dan 5.716 dari TNI/Polri," kata Anas.
Soal lokasi dan anggaran untuk pembangunan tower hunian ASN, Anas menyebut sejauh ini tak ada masalah. "Simulasi terkait ASN mana saja yang akan dipindahkan sudah kami susun," ungkap Anas.
Anas menargetkan, pada 2024 mendatang ribuan ASN dari kementerian dan TNI/Polri sudah mulai dipindahkan ke IKN.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut Kementerian PUPR menjadi kementerian yang pertama bakal menempati IKN. Menurut Jokowi harus segera ada keramaian di kawasan IKN.
Pada kesempatan yang sama, Menteri juga menjawab pertanyaan terkait masalah tenaga honorer. Anas mengaku sudah menyiapkan sejumlah opsi terbaik untuk tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Ini, kata dia sejalan dengan permintaan Presiden Jokowi saat membuka Rakernas APPSI 2023. Pada kesempatan tersebut, Presiden meminta Kementerian PANRB merumuskan skema terbaik menyangkut tenaga honorer.
“Saya sudah bertemu dengan Ketua Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), Ketua Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), dan Ketua APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) untuk merumuskam jalan tengah terbaik bagi penataan tenaga non-ASN. Jadi pemerintah pusat tidak mau seenaknya sendiri, tapi kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN,” ujar Menteri Anas.
Selain itu, lanjut Anas, Kementerian PANRB juga sudah berkonsultasi dan mendapat banyak masukan dari komisi terkait di DPR dan DPD.
Anas mengatakan, terdapat sejumlah opsi yang saat ini masih diperdalam. Opsi-opsi tersebut, kata Anas akan dilaporkan ke Presiden terlebih dahulu. Setelah dilaporkan Presiden nantinya opsi-opsi tersebut akan disampaikan ke publik. "Yang jelas skemanya win win solution. Tentunya akan menyesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah," kata Anas meyakinkan.
Disinggung tenggat waktu menuntaskan persoalan tenaga honorer, Anas menargetkan sebelum November sudah beres. "Sebelum November," tegas dia. (hul)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan