TENGGARONG - Keberadaan guru penggerak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terbilang masih kurang. Program ini merupakan upaya Kemendikbudristek RI mentransformasi sekolah dan tenaga pendidik. Yang nantinya akan berperan dalam meningkatkan mutu sekolah dan dunia pendidikan Indonesia secara luasnya. Sesuai dengan prioritas Kemendikbudristek RI.
Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Wiwik Setiawati mengatakan saat ini Kukar memiliki 84 guru penggerak. Nominal ini termasuk dari 501 guru penggerak di Kaltim. Jumlah 84 guru ini disebut masih minim. Ditambah dengan Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 yang mewajibkan calon kepala sekolah memiliki sertifikat guru penggerak. Wiwik menilai hal ini dapat berdampak terhadap ketersediaan kepala sekolah di setiap kabupaten kota Kaltim.
"Ini yang sedang kita kebutuhan. Di Kukar saja hanya ada 84 dan ini masih sangat kurang. Dampaknya kita bisa kekurangan kepala sekolah," jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Thauhid Afrilian Noor mengatakan jumlah guru penggerak di Kukar masih jauh dari kebutuhan. Mengingat kondisi geografis Kukar yang sangat luas. Peletakan guru penggerak disebut masih belum merata, khususnya di wilayah pedalaman hulu.
"Ini belum merata. Seleksi dan persaingan yang ketat saat tes juga menjadi penyebab utama kurangnya guru penggerak di Kukar," ucap pria yang akrab disapa To'i tersebut kepada Prokal.co, Minggu (30/7).
To'i menyebut seleksi guru penggerak yang masih berada di bawah wewenang Kemendikbudristek RI juga menjadi keluhan Pemkab Kukar. Ditambah dengan persaingan tes yang ketat, tenaga pendidik juga berpikir dua kali untuk mendaftar. Untuk itu To'i usulkan agar Pemkab Kukar dapat terlibat dalam rekrutmen. Sehingga keberadaan guru penggerak di Kukar dapat merata.
"Kami usul agar jumlah penentu kelulusan guru penggerak dari pemerintah daerah agar semua wilayah bisa merata," tutupnya. (moe)
Editor : izak-Indra Zakaria