OPD di Balikpapan Rawan Gratifikasi, Pemkot Katanya Siap Evaluasi Menyeluruh

Redaksi • Dipublikasikan Selasa, 1 Juli 2025 | 09:30 WIB
Muhaimin
Muhaimin

BALIKPAPAN- Upaya membangun budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi tak cukup hanya dengan seruan formal. Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin, yang menekankan bahwa integritas harus tumbuh dari dalam diri dan ditopang lingkungan kerja yang mendukung.

“Integritas bukan sekadar mengikuti perintah. Ia butuh ruang untuk tumbuh dan butuh lingkungan yang memfasilitasi,” ujar Muhaimin. Ia menyampaikan bahwa banyak ASN sebenarnya memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab, namun potensi tersebut sering terpendam karena tidak adanya dukungan dari sistem dan pimpinan. Menurutnya, pemimpin harus menjadi contoh nyata dan menciptakan ruang aman bagi budaya antikorupsi berkembang.

“Pimpinan harus mampu membangun atmosfer kerja yang sehat. Tanpa itu, orang-orang baik akan tenggelam,” tambahnya.

Ajakan kolaboratif disampaikan Muhaimin, bahwa upaya membangun pemerintahan yang berintegritas bukan tugas satu pihak. “Ini kerja kolektif. Butuh dukungan semua lini, pimpinan, ASN, masyarakat, dan sistem pengawasan yang aktif,” ucapnya.

Kepala Inspektorat Kota Balikpapan, Silvia Rahmadina, turut menegaskan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dalam membangun integritas ASN. Ia menyoroti pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai alat penting dalam membaca kondisi faktual di internal organisasi.

“SPI bukan hanya administrasi. Ia jadi tolok ukur apakah semangat antikorupsi sudah mengakar atau masih formalitas,” jelas Silvia. Survei SPI tahun 2025 saat ini memasuki tahapan perbaikan data responden. Hasil survei nantinya akan menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap budaya integritas di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Silvia mengakui bahwa sejak Balikpapan mengikuti SPI pada 2021, tren integritas secara umum membaik. Namun, masih ditemukan OPD yang masuk dalam zona rawan dan menunjukkan lemahnya pengendalian gratifikasi dan suap.

“Kita tak bisa berhenti di deklarasi semata. Harus ada aksi nyata. Masih ada laporan gratifikasi, dan ini perlu perhatian serius,” ungkapnya.Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor. Masyarakat dan pelaku usaha, menurut Silvia, punya peran penting dalam menciptakan ekosistem birokrasi yang bersih dan akuntabel. (*)

Editor : Indra Zakaria