Ketua DPRD Balikpapan Sorot Perizinan Perumahan, Pengupasan Lahan Jadi Pemicu Banjir Parah

Redaksi • Dipublikasikan Rabu, 2 Juli 2025 | 14:25 WIB
Wawali Balikpapan Bagus Susetyo tinjau Daun Village & GPA usai banjir, lokasi diduga sebabkan banjir akibat pengupasan lahan. Foto balpos.com
Wawali Balikpapan Bagus Susetyo tinjau Daun Village & GPA usai banjir, lokasi diduga sebabkan banjir akibat pengupasan lahan. Foto balpos.com

 

BALIKPAPAN – Banjir besar yang melanda Balikpapan belum lama ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah kota. Tak hanya melumpuhkan akti­vitas warga, genangan yang ber­langsung cukup lama itu juga membuka kembali persoalan kla­sik: buruknya tata kelola perizinan perumahan.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, angkat bicara soal penyebab banjir yang kian sering terjadi. Ia menilai salah satu biang keladinya adalah lemahnya pen­gawasan terhadap izin pembangu­nan perumahan.

“Banjir kali ini cukup tinggi dan bertahan lama. Dampaknya luar biasa terhadap kehidupan warga. Kita tidak bisa anggap remeh lagi persoalan ini,” kata Alwi saat dite­mui di Gedung DPRD Balikpapan, pada Selasa lalu.

Alwi mendukung langkah tegas yang direncanakan Wali Kota ter­hadap pengembang yang memban­gun perumahan tanpa izin lengkap. Ia menyoroti praktik yang menu­rutnya kerap dilakukan sejumlah pengembang: membangun tanpa memperhatikan kewajiban seperti pembuatan bozem atau kolam re­tensi.

“Banyak perumahan yang belum memenuhi syarat penting seperti site plan, izin lingkungan, mau­pun bangunan pengendali banjir (bendali). Ini yang akhirnya mem­perparah situasi saat hujan deras datang,” ujarnya.

Tak hanya pengembang, Alwi juga menuding ada dugaan kelalaian dari oknum di instansi terkait. Ia menyayangkan jika ada perizinan yang tetap dikeluarkan meski be­lum memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.

“Kalau seperti ini dibiarkan, banjir akan terus jadi masalah ta­hunan. Pengembang yang izinnya belum lengkap akan kami pang­gil. Bahkan kalau mereka sudah bangun tapi berencana menambah unit tanpa izin, kami akan hentikan dulu prosesnya sampai semua do­kumen dilengkapi,” tegas politisi tersebut.

Tak hanya soal perizinan, Alwi juga menggarisbawahi pentingnya penanganan teknis di lapangan. Salah satunya adalah penumpu­kan sedimen di sejumlah titik yang rawan banjir, seperti kawasan MT Haryono.

Ia mendesak Dinas Peker­jaan Umum agar lebih serius dan memprioritaskan anggaran untuk menangani persoalan ini. “Kalau memang sedimen jadi penyebab utama, maka harus di­angkat. Tidak bisa ditunda-tunda. "Kami di DPRD berharap ada alokasi anggaran yang jelas dan terarah untuk penanganan banjir, bukan sekadar tambal sulam,” pungkas­nya. (ato/han)

 

 

Editor : Indra Zakaria
Sumber : balpos.com