BALIKPAPAN — Ini kabar gembira untuk warga Kota Balikpapan. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memberikan keringanan bagi para wajib pajak melalui kebijakan penghapusan sanksi administratif atau denda pajak. Program ini berlaku mulai 1 Agustus hingga 30 September 2025.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional BPPDRD Kota Balikpapan, Andi Afrianto. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Andi Afrianto, mewakili Kepala BPPDRD Balikpapan Idham Mustari, menyebutkan kebijakan ini merupakan bagian dari peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
“Relaksasi ini bentuk fasilitas dari Pemkot. Berlaku selama dua bulan ke depan,” kata Andi saat dihubungi Balikpapan Pos.
Penghapusan denda diberikan untuk PBB P2 dengan piutang pajak mulai Januari 2020 hingga Desember 2024. Sementara untuk pajak reklame, air tanah, dan PBJT seperti pajak restoran, hotel, hiburan, listrik, dan parkir mencakup tunggakan sejak Januari 2016 sampai Juni 2025.
“Misalnya pajak restoran, banyak yang masih ada denda. Melalui program ini, cukup bayar pokoknya saja. Dendanya dihapus,” jelasnya.
Ia mengimbau agar masyarakat memanfaatkan momen ini untuk melunasi kewajiban pajak daerah. “Kami harap warga yang terdaftar sebagai wajib pajak bisa memanfaatkan program ini. Berlaku sampai 30 September,” tutupnya.(mel/ono)
RELAKSASI PAJAK:
* Pemkot Balikpapan dalam rangka HUT RI Ke - 80 memberikan fasilitas berupa penghapusan sanksi administratif (denda pajak) dari 1 Agustus 2025 s.d 30 September 2025.
* Penghapusan sanksi sdministratif/denda pajak ini diberikan untuk Pajak PBB P2 dengan periode piutang dari bulan Januari 2020 s.d Desember 2024.
* Pajak reklame, air tanah dan PBJT (Makan Minum, Jasa Perhotelan, Tenaga Listrik, Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan) periode tunggakannya dari bulan Januari 2016 s.d Juni 2025. (*)
Editor : Indra Zakaria