PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Tren investasi di Kabupaten Berau mengalami penurunan sepanjang 2024.
Berdasarkan data terbaru, realisasi nilai investasi mencapai Rp 3,75 triliun.
Angka tersebut menurun dibandingkan dengan capaian pada 2023 yang menembus Rp 4 triliun.
Penurunan ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Sejumlah faktor disebut menjadi penyebab utama turunnya nilai investasi.
Di antaranya, promosi penanaman modal yang belum maksimal serta belum tuntasnya rencana tata ruang Wilayah (RTRW) sebagai dokumen perencanaan ruang yang krusial.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengungkapkan pemerintah daerah sebenarnya telah menempuh berbagai strategi guna menarik minat investor.
Beberapa upaya yang dilakukan antara lain peningkatan promosi dan kerja sama investasi, perbaikan iklim usaha, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan, hingga penguatan sistem perizinan.
“Kami sudah melakukan berbagai langkah. Tapi memang, realisasi investasi tahun 2024 belum mampu menyamai angka di 2023,” ujarnya.
Namun, di tengah capaian investasi yang menurun, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal justru menunjukkan angka yang cukup baik.
Ia menyebut, hasil survei menunjukkan kepuasan masyarakat mencapai 90,02 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 88,50 persen.
lBaca Juga: Padamkan Kebakaran di Inpres 2, Kilang Pertamina Unit Balikpapan Turut Kerahkan Armada
Menurutnya, capaian itu tetap menjadi dorongan bagi Pemkab Berau untuk terus memperbaiki layanan dan memaksimalkan potensi daerah dalam menjaring investor.
“Tentu kepuasan masyarakat menjadi indikator penting. Tapi kita tidak bisa lengah, karena tantangan di sektor investasi ini masih besar,” tambahnya.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menambahkan salah satu persoalan mendasar yang masih menghambat masuknya investasi adalah lemahnya promosi daerah.
Menurutnya, upaya promosi yang dilakukan belum berjalan maksimal, sehingga potensi daerah belum sepenuhnya dikenal oleh calon investor.
“Kita belum optimal dalam mempromosikan potensi yang kita miliki. Akibatnya, geliat investasi masih datar-datar saja,” ujarnya.
Tak hanya promosi, Gamalis juga menyoroti persoalan RTRW yang hingga kini belum selesai.
Menurutnya, keberadaan RTRW dalam bentuk peraturan daerah sangat penting untuk memetakan wilayah pengembangan dan memberikan kepastian hukum kepada investor.
“RTRW belum tuntas. Ini menjadi penghambat besar karena investor perlu kejelasan soal ruang dan zonasi,” tegasnya.
Adapun salah satu kendala dalam penyelesaian RTRW adalah masih adanya sengketa batas wilayah, khususnya antara Kabupaten Berau dan Kutai Timur (Kutim).
“Kalau dengan Bulungan, kita sudah selesai. Tapi dengan Kutim masih tarik ulur, bahkan akhirnya diserahkan ke Kemendagri karena tidak ada kesepakatan. Ini yang membuat proses RTRW kita tertahan,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau, Nanang Bakran.
Ia menyebut, penyusunan RTRW menjadi pekerjaan rumah terbesar saat ini.
Bahkan, dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kabupaten Berau mendapat skor nol pada aspek tersebut.
“RTRW ini menyumbang bobot penilaian hingga 25 persen dari total penilaian KPK. Jadi kalau ini belum beres, kita akan terus tertinggal, termasuk dalam urusan investasi,” terangnya.
Nanang juga menjelaskan, persoalan batas wilayah tidak hanya terjadi antar kabupaten, tapi juga di tingkat kampung.
Masalah ini mempengaruhi identifikasi potensi sumber daya di masing-masing wilayah yang seharusnya bisa dijadikan nilai jual bagi investor.
“Sekarang semua serba sensitif. Isu batas wilayah sangat berpengaruh terhadap penentuan potensi investasi. Jadi penyelesaian RTRW harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Pihaknya kini terus melakukan koordinasi lintas sektor agar berbagai kendala tersebut bisa segera diatasi.
Tujuannya agar geliat investasi kembali tumbuh dan mampu mendorong perekonomian daerah secara lebih signifikan. (*/aja/far)
Editor : Faroq Zamzami