TANJUNG REDEB – Harapan masyarakat di pelosok Kabupaten Berau untuk menikmati akses internet yang stabil masih harus menemui jalan berliku. Hingga memasuki tahun 2025, usulan pembangunan 34 titik Base Transceiver Station (BTS) yang diajukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau ke kementerian terkait sejak 2023 lalu, belum kunjung terealisasi sepenuhnya.
Ketidakpastian ini diperparah dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat tahun ini. Padahal, kebutuhan konektivitas digital di kampung-kampung terus melonjak, mulai dari urusan administrasi desa, layanan kesehatan di puskesmas, hingga kebutuhan belajar mengajar bagi para siswa.
Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo Berau, Rahmatia, menjelaskan bahwa pembangunan BTS sebenarnya merupakan solusi jangka panjang yang paling ideal karena jangkauan sinyalnya yang luas. Namun, karena realisasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) masih tersendat, pemerintah daerah terpaksa mengambil langkah darurat.
“Langkah darurat saat ini tetap menggunakan VSAT (Very Small Aperture Terminal). Teknologi ini lebih cepat dipasang dan lebih murah sebagai solusi sementara sambil menunggu kepastian pembangunan menara BTS dari pemerintah pusat,” ujar Rahmatia.
Sebelumnya pada tahun 2024, sempat ada sinyal positif di mana pemerintah pusat meminta daerah menyusun proposal mandiri untuk setiap kampung. Namun, tantangan muncul di lapangan karena tidak semua kampung siap dengan dokumen pendukung, sehingga percepatan pembangunan hanya terjadi di beberapa titik saja.
Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, menegaskan pihaknya tidak akan menyerah untuk mengikis ketimpangan akses internet di Bumi Batiwakkal. Koordinasi dengan program Bakti Kominfo terus diintensifkan, terutama untuk penyediaan akses di sekolah-sekolah dan puskesmas daerah terpencil.
Menurut Didi, pemerataan jaringan seluler bukan sekadar soal gaya hidup, melainkan instrumen penting untuk pemerataan pembangunan ekonomi digital hingga ke tingkat pelosok. Diskominfo Berau berharap pemerintah pusat segera memberikan kejelasan agar titik-titik blank spot yang masih tersebar di wilayah Berau bisa segera teratasi dan masyarakat desa tidak lagi tertinggal dalam transformasi digital. (*)
Editor : Indra Zakaria