JAKARTA – Upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Tanah Air mulai menunjukkan hasil memuaskan. Pada September 2018, jumlah penduduk miskin turun lagi menjadi sebesar 25,67 juta orang. Angka tersebut mempertahankan jumlah persentase single digit yang dicapai Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2018 lalu, yakni 9,82 persen menjadi 9,66 persen pada September 2018.
“Kalau dihitung dari jumlah penduduk, dari 25,95 juta ke 25,67 juta. Artinya ada penurunan jumlah orang penduduk miskin sebanyak 280 ribu orang dari Maret 2018 atau turun 910 ribu orang dari September 2017. Tapi kita masih punya PR (pekerjaan rumah) kalau dibandingkan kemiskinan kota dan desa,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto di Gedung BPS, Selasa (15/1).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara umum pada periode 2003-September 2018 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami tren penurunan. Jumlah orang miskin pernah naik drastis pada 2006, September 2013 dan Maret 2015.
Pada tahun pertama sensus kemiskinan era Jokowi, tepatnya Maret 2015 angka kemiskinan sempat naik dari 27,73 juta menjadi 28,59 juta. Suhariyanto mengatakan, kenaikan penduduk miskin saat itu dipicu tingginya harga barang kebutuhan pokok yang disebabkan naiknya harga bahan bakar minyak.
Ia menjabarkan penurunan tingkat kemiskinan terjadi karena beberapa faktor. Pertama, upah riil buruh tani per hari yang naik 1,6 persen dibandingkan Maret 2018. Kedua, nilai tukar petani (NTP) naik sebesar 1,21 persen dari 101,94 pada Maret 2018 menjadi 103,17 pada September lalu. Ketiga, indeks harga konsumen (IHK) mengalami inflasi sebesar 0,94 persen dalam kurun waktu Maret-September 2018. "Ini inflasi yang cukup rendah," imbuhnya.
Keempat, beberapa harga komoditas di tingkat eceran cukup terkendali, bahkan menurun. Mulai dari beras turun 3,28 persen, daging sapi 0,74 persen, minyak goreng 0,92 persen, dan gula pasir 1,48 persen. Kelima, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di 40 persen lapisan terbawah pada Maret-September 2018 meningkat 3,55 persen atau lebih tinggi dari garis kemiskinan sebesar 2,36 persen.
Keenam, rata-rata pengeluaran per kapita pada desil 1-4 mengalami peningkatan pada Maret-September 2018, masing-masing naik 3,17 persen, 3,4 persen, 3,46 persen, dan 3,93 persen. "Semua kenaikan ini lebih tinggi dari kenaikan garis kemiskinan pada periode yang sama," terangnya.
Sementara itu, garis kemiskinan nasional tercatat naik 2,36 persen menjadi Rp 401.670 per kapita per bulan dari sebelumnya Rp 401.220 per kapita per bulan pada Maret 2018. "Pengaruh garis kemiskinan terbesar mencapai 73,54 persen merupakan makanan, sisanya bukan makanan," bebernya.
BPS mencatat garis kemiskinan terendah ada di Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp 315.738 per kapita dan tertinggi ada di Provinsi Bangka Belitung Rp 664.120 per kapita.
Berdasarkan jenisnya, komoditas yang paling berpengaruh pada terhadap garis kemiskinan, yaitu beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mi instan, gula pasir, kopi bubuk dan kopi instan, kue basah, tempe, dan tahu. Terkait pengeluaran bukan makanan yang memengaruhi kemiskinan antara lain, perumahan, bahan bakar minyak, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.
Secara wilayah, jumlah penduduk miskin terbesar ada di Jawa mencapai 13,34 juta orang, Sumatra 5,98 juta orang, Bali dan Nusa Tenggara 2,05 juta orang, Sulawesi 2,06 juta orang, Maluku dan Papua 1,53 juta orang, dan Kalimantan 980 ribu orang.
Berbeda dengan nasional, di Kaltim Jumlah penduduk miskin pada September 2018 justru meningkat. Saat ini menyentuh 222,39 ribu, lebih tinggi dari Maret 2018 sebesar 218,90 ribu. Untuk mengurangi ini, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), masih dianggap solusi paling ampuh.
Pasalnya UMKM berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 1.080.072 orang. Dengan total pekerja pada tahun yang sama sebesar 1.535.296 orang, maka UMKM Kaltim menyerap sebesar 70,50 persen dari total tenaga kerja di Kaltim. Dengan penyerapan tenaga kerja yang sangat baik, tentunya UMKM bisa membantu mengurangi angka kemiskinan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Atqo Mardiyanto mengatakan, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan. Sedangkan di perdesaan mengalami penurunan, baik secara absolut maupun secara persentase. Selama periode Maret 2018 – September 2018 penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 7,89 ribu orang.
Secara persentase naik 0,22 persen dari 100,45 ribu orang pada Maret 2018, menjadi 108,34 ribu orang pada September 2018. Penduduk miskin di daerah perdesaan turun sebanyak 4,39 ribu orang atau secara persentase turun sebesar 0,19 persen poin dari 118,44 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 114,05 ribu orang pada September 2018.
“Meskipun begitu, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan masih lebih besar dibanding di daerah perkotaan,” katanya saat ditemui di kantornya, kemarin (15/1).
Menurutnya, persentase penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan, pada September 2018 dan Maret 2018 masing-masing sebesar 9,65 persen dan 9,84 persen. Sedangkan di daerah perkotaan sebesar 4,36 persen pada September 2018 dan 4,14 persen pada Maret 2018. “Garis kemiskinan juga turut naik sebesar 4,09 persen,” katanya.
Jumlah penduduk miskin, tambahnya, sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selama Maret 2018 – September 2018, garis kemiskinan naik sebesar 4,09 persen, yaitu dari Rp 574.704 per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp 598.200 per kapita per bulan pada September 2018.
Dengan memerhatikan komponen garis kemiskinan, yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). “Pada September 2018, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 70,13 persen. Itu menandakan makanan masih menjadi sebab kemiskinan,” katanya.
Garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan, pada September 2018 garis kemiskinan di daerah perkotaan sebesar Rp 601.619, sedangkan di daerah perdesaan sebesar Rp 589.588. Hal ini menggambarkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup di daerah perkotaan lebih mahal dibandingkan daerah perdesaan.
“Secara jumlah, memang orang miskin banyak di desa daripada perkotaan. Namun, jika dilihat dari garis kemiskinan di perkotaan lebih besar dibandingkan perdesaan,” terangnya.
Terpisah, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, saat ini Pemprov Kaltim terus berusaha mengembangkan sektor kewirausahaan, sebagai bagian dari upaya untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Khususnya pembangunan sektor UMKM. Untuk itu, pemprov terus memberikan dukungan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat Kaltim yang ingin menjadi wirausahawan baru. “Perkembangan UMKM tentunya untuk mengurangi kemiskinan di Kaltim,” jelasnya.
Dengan mengembangkan UMKM, dia yakin akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini tentu saja dapat membantu pemerintah dalam program menurunkan angka pengangguran, dan kemiskinan di Kaltim. “Dengan penyerapan tenaga kerja hingga 70,50 persen, UMKM saya yakini bisa turut menurunkan kemiskinan. Sehingga kita wajib mendukung perkembangannya,” tutupnya. (*/ctr/ndu2/k15)
Editor : wahyu-Wahyu KP