TANJUNG SELOR – Untuk mendukung Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Hal yang jadi permintaan Presiden RI Joko Widodo, menyangkut kesiapan sumber daya manusia (SDM).
Permintaan Presiden tersebut disampaikan saat groundbreaking Kawasan Industri Hijau Indonesia, di Desa Mangkupadi, Selasa lalu (21/12). Permintaan itupun ditanggapi Bupati Bulungan Syarwani. Menurutnya, pengembangan KIPI diperlukan adanya skill dan kemampuan SDM yang mumpuni. Dalam hal ini, Bulungan juga mempersiapkan itu.
Untuk Bulungan, dengan potensi dan peluang yang ada diharapkan bisa menyiapkan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. “Kita akan siapkan SDM untuk bisa bersaing. Sebab KIPI memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak,” terangnya, Rabu (22/12).
Tenaga teknik, menjadi salah satu peluang SDM yang bakal dilibatkan dalam pengembangan KIPI. Dipastikan ada multiplayer efek, dalam berbagai bidang kesempatan yang bisa dimaksimalkan. “Dengan dimulainya pembangunan maka akan ada tenaga kerja daerah yang bisa diserap,” ujar Syarwani.
Bahkan berdasarkan informasi yang diterima Bupati, diperlukan sekitar 60 ribu tenaga konstruksi. Tidak menutup kemungkinan, jumlah tenaga kerja pun bakal bertambah. Termasuk ada turunan dari sejumlah pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan lainnya.
“Tak hanya tenaga kerja lokal yang terserap. Tetapi perputaran ekonomi masyarakat, diyakini juga akan meningkat. Apalagi bagi masyarakat yang ada di sekitar KIPI,” ungkap Syarwani.
Permintaan Presiden RI untuk menggandeng sejumlah potensi lokal, juga menjadi perhatian. Terkait 80 persen untuk peluang tenaga lokal dalam pengembangan KIPI, Syarwani menegaskan, itu menjadi hal yang diperjuangkan. Namun, peluang itu harus dibarengi dengan kemampuan SDM dan sesuai spesifikasi kebutuhan.
“Jadi tak sekedar mengejar angka 80 persen tenaga lokal terserap, tanpa adanya kapasitas,” tegas Syarwani. Dukungan untuk KIPI, telah dituangkan dalam bentuk tertulis.
Komitmen bersama itu dari Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara. Tentunya karena ini skala besar, secara nasional KIPI sudah pasti mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat. (fai/uno)
Editor : izak-Indra Zakaria