Wacana penghapusan Pertalite pada 2024 mendatang membuat masyarakat hingga pengusaha khawatir. Karena beban pengeluaran terancam semakin besar. Apalagi, bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi harganya terus melambung.
BALIKPAPAN - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo menuturkan, kenaikan harga BBM nonsubsidi pada awal Oktober ini saja telah berdampak langsung kepada masyarakat atau pengguna kendaraan umum. Termasuk bagi kalangan industri meski secara tidak langsung.
Slamet berujar, pemerintah harus memberikan solusi pasti sebelum benar-benar meniadakan Pertalite di pasaran. "Nggak apa kalau memang Pertalite atau bahkan Pertamax ikut dihapus, tapi harus ada solusinya. Ya, bagaimana pemerintah menggalakkan industri kendaraan listrik, dari penyiapan sarana-prasarana infrastruktur kendaraan listrik, hingga sumber daya manusia," tegas Slamet, kemarin (4/10).
Menyesuaikan kondisi industri otomotif dan BBM, ke depan masyarakat harus bisa menjangkau secara kualitas dan kuantitas juga mencukupi. "Jangan sampai, saat ini kita belum siap untuk mendukung kendaraan listrik tapi berbagai BBM dihapus. Penghapusan harus benar-benar dikaji kembali, mempersiapkan secara matang. Jangan tiba-tiba dihapus tanpa solusi, sampai malah merugikan masyarakat dan menyusahkan," ucapnya.
Kendati pemerintah tengah menyiapkan jenis BBM lain sebagai pengganti Pertalite, Slamet mengatakan, pemerintah mesti fokus pula terhadap penyiapan sarana-prasarana industri listrik. Terlebih Ibu Kota Nusantara (IKN) digadang-gadang sebagai kota hijau dan ramah lingkungan, maka segala sesuatunya harus dipersiapkan.
Bukan hanya secara infrastruktur, tapi juga ketersediaan spare part kendaraan listrik, SDM untuk montir atau mekanik industri listrik tersebut mesti dibangun dari sekarang. Bahkan kata Slamet, bila perlu masuk dalam kurikulum sekolah jurusan sejak dini.
"Era kendaraan listrik itu bukan suatu keniscayaan, asal kita sudah mempersiapkan. Itu bukan dalam waktu yang instan loh. Nanti katanya, lagi-lagi orang Kaltim jadi penonton, masa barang sudah impor, orangnya juga diimpor," tukasnya.
Sebelum Pertalite dihapus dari pasaran, pemerintah melibatkan program kemitraan Indonesia-Australia untuk perekonomian (Prospera) guna mengkaji hal tersebut. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa beralih ke BBM yang ramah lingkungan, sehingga tidak lagi terjadi polusi udara seperti yang terjadi sekarang ini. Atau setidaknya dapat lebih mengurangi polusi.
Diketahui, pemerintah juga tengah berjibaku menyelesaikan persoalan polusi udara di Tanah Air, khususnya wilayah Jabodetabek yang menjadi sorotan dunia. Sektor transportasi dianggap pemerintah menjadi kontributor terbesar polusi udara. Oleh karena itu, penghasil utama emisi itu harus menjadi sasaran kebijakan pemerintah dalam penanganan polusi.
Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan, telah berencana menghapus BBM Pertalite bersubsidi mulai tahun depan. Nantinya, bahan bakar bersubsidi itu akan diganti dengan Pertamax Green 92, namun tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Nicke menjelaskan, rencana penghapusan itu merupakan bagian dari program Langit Biru untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Pada program Langit Biru Tahap 1, Pertamina telah menaikkan produk BBM subsidi dari BBM RON 88 Premium menjadi RON 90 Pertalite.
“Jadi di 2024, kita akan lanjutkan sesuai rencana program Langit Biru Tahap 2, di mana BBM bersubsidi kita naikkan dari RON 90 ke RON 92 (Pertamax), karena KLHK menyatakan oktan number yang boleh dijual di Indonesia minimum 90,” kata Nicke.
Nicke menjelaskan, Pertamina sekaligus akan mengubah Pertamax menjadi Pertamax Green 92. Meski dengan nilai oktan yang sama, produk yang akan diluncurkan itu lebih rendah emisi karena dicampur dengan bioetanol dari molase tebu.
Adapun Pertamax Green 92 itu dibuat dengan pencampuran antara BB RON Pertalite etanol tujuh persen atau E7. Hanya saja, ia menegaskan, rencana penghapusan Pertalite dan diganti dengan Pertamax Green 92 masih merupakan kajian internal perusahaan.
"Sejauh ini belum ada arahan terkait penghapusan Pertalite," timpal Area Manager Communication Relations and CSR Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Arya Yusa Dwicandra. (ndu/k15)
Ulil
Yin.khazan@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria