SANGATTA - Pemkab Kutai Timur (Kutim) telah mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Izin tersebut diberikan untuk Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).
“Alhamdulillah. Izin itu sudah lama ditunggu untuk izin beroperasi kapal di pelabuhan,” kata Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Dirinya meyakini, dengan keluarnya PKKPR ini dan kegiatan chemical yang akan dipersiapkan, akan berkembang dan beroperasi dengan cepat.
Ardiansyah menyebutkan, bahwa PKKPR merupakan salah satu muara, dari izin untuk beroperasinya Pelabuhan Maloy. Selanjutnya, akan fokus pada perizinan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Semoga berikutnya bisa dengan cepat untuk masuk ke Kementerian Lingkungan Hidup. Mudah-mudahan bisa selesai dalam jangka waktu 1-2 bulan ini,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ardiansyah juga menegaskan, bahwa KEK MBTK ini harus beroperasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi karena bagian dari superhub IKN.
Diketahui, sejak diresmikan pada 2019 lalu, kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) baru mengantongi izin pelabuhan sementara. Bila hingga Juni 2024 tak juga mendapat izin operasional dari beberapa kementerian, status kawasan khusus tersebut terancam dicabut pemerintah pusat.
“Kendalanya memang sekarang adalah ada tiga institusi yang belum memberikan approval (persetujuan) terhadap perizinan. Yakni izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kemudian juga Kementerian Lingkungan Hidup mengenai izin lingkungan, dan Kementerian Perhubungan soal operasional," Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.
Selama ini, Maloy telah beroperasi hanya dengan izin sementara. Namun, perizinan operasional tersebut harus diselesaikan segera. Diakui, bahwa beberapa persoalan yang membuat itu terhambat adalah faktor internal, dan mesti dibenahi.
“Contoh, kita belum punya bak sampah, kemudian juga instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Jangan-jangan itu yang menjadi penyebabnya. Makanya saya minta introspeksi dulu, Pak Bupati sebagai wakil kawasan dengan kami selaku ketua kawasan (KEK Maloy),” ujarnya. (edw/rdh/k15)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Kaltim Post