JAKARTA – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni resmi memulai langkah besar untuk meremajakan armada lautnya yang kian menua. Melalui dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN), perusahaan pelayaran pelat merah ini mengalokasikan dana total sebesar Rp4,5 triliun untuk mendatangkan tiga unit kapal penumpang baru guna menjamin konektivitas di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI, Direktur Utama PT Pelni, Tri Andayani, menjelaskan bahwa anggaran tersebut bersumber dari skema pembiayaan bertahap. Sebesar Rp1,5 triliun berasal dari PMN tahun anggaran 2024 sebagai uang muka, kemudian Rp2,5 triliun dari PMN 2025 untuk pelunasan, dan sisa Rp500 miliar ditutup melalui dana internal perusahaan. Langkah ini dinilai sangat mendesak mengingat ketiga kapal yang akan diganti, yakni KM Umsini, KM Kelimutu, dan KM Lawit, rata-rata sudah menyentuh usia 40 tahun.
Proses pengadaan kapal ini direncanakan berjalan secara paralel. Unit pertama untuk menggantikan KM Umsini dijadwalkan mulai dibangun pada semester II 2026 dan ditargetkan rampung pada akhir 2028. Secara bersamaan, pembangunan kapal pengganti KM Kelimutu akan dimulai pada awal 2027, disusul oleh pengerjaan pengganti KM Lawit pada pertengahan 2027 dengan target penyelesaian hingga tahun 2029.
Selain meningkatkan faktor keamanan, kehadiran kapal baru ini diproyeksikan memberikan dampak finansial yang signifikan bagi Pelni. Berdasarkan kalkulasi perusahaan, pengoperasian armada baru mampu menghemat biaya operasional hingga nyaris Rp1 triliun pada tahun 2033. Efisiensi tersebut bersumber dari penghematan konsumsi bahan bakar serta pemangkasan biaya pemeliharaan dan perbaikan yang selama ini membengkak akibat kondisi kapal tua.
Tri Andayani memaparkan tantangan serius bahwa per tahun 2025 nanti, sebanyak 22 dari total 26 unit kapal milik Pelni sudah berusia di atas 25 tahun. Pengoperasian kapal yang sudah melewati masa optimalnya memiliki risiko tinggi, mulai dari potensi kerusakan mesin saat berlayar, penurunan kecepatan yang memicu keterlambatan, hingga masalah kenyamanan fasilitas bagi penumpang.
Sebagai negara kepulauan, Pelni menekankan bahwa moda transportasi laut tetap menjadi urat nadi aksesibilitas masyarakat antarpulau. Peremajaan ini bukan sekadar pembaruan aset, melainkan komitmen negara untuk menjamin standar keselamatan dan konektivitas di seluruh pelosok wilayah Indonesia. (*)
Editor : Indra Zakaria