Pro Kalimantan Balikpapan Samarinda Bola Daerah Kriminal Bisnis Nasional Lifestyle

Sawit Rakyat Menuju ISPO: Pemkab Kotim Gandeng Solidaridad Kelola 300 Ribu Hektare Lahan Mandiri

Redaksi Prokal • 2026-02-11 09:45:00
Penandatanganan kerjasama antara Pemkab Kotim dengan Yayasan Solidaridad Indonesia di Aula Anggrek Tewu Lantai II, Senin(9/2).
Penandatanganan kerjasama antara Pemkab Kotim dengan Yayasan Solidaridad Indonesia di Aula Anggrek Tewu Lantai II, Senin(9/2).

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) resmi menancapkan komitmen baru dalam memajukan sektor perkebunan rakyat. Melalui kerja sama strategis dengan Yayasan Solidaridad Network Indonesia, Pemkab Kotim menargetkan transformasi tata kelola kebun sawit swadaya agar lebih modern, berkelanjutan, dan berstandar internasional.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Bupati Kotim, Halikinnor, pada Senin (9/2/2026). Dalam arahannya, Halikinnor menegaskan bahwa sektor sawit rakyat di Kotim memiliki potensi ekonomi yang masif, namun tantangan utamanya terletak pada aspek keberlanjutan dan legalitas. Ia ingin para pekebun mandiri naik kelas, tidak hanya sekadar objek, tetapi menjadi subjek utama pembangunan.

"Pekebun tidak boleh lagi hanya didampingi di atas kertas. Melalui sekolah lapangan dan pendampingan teknis ini, kita dorong mereka mencapai sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Ekonomi jalan, lingkungan tetap terjaga," tegas Halikinnor.

Bupati menginstruksikan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim untuk menjadi motor penggerak kerja sama ini agar program yang dijalankan memberikan dampak nyata, terutama dalam pendataan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) elektronik bagi petani.

Sementara itu, Country Manager Yayasan Solidaridad Network Indonesia, Yeni Fitriyanti, mengungkapkan bahwa ekspansi ke Kotim didasari pada hasil asesmen mendalam sejak 2023. Berdasarkan data awal, terdapat potensi lahan sawit swadaya yang mencapai sekitar 300.000 hektare di wilayah ini.

Solidaridad akan memfokuskan masa kerja tiga tahun pertama untuk pemetaan legalitas lahan guna memastikan area perkebunan rakyat berada di luar kawasan hutan atau masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL). Proses "clear and clean" ini menjadi syarat mutlak bagi petani untuk mendapatkan bantuan sertifikasi dan akses program pemerintah lainnya.

"Tujuan akhirnya adalah mendukung komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui NDC 2030. Kami akan membantu petani dari sisi budidaya ramah lingkungan hingga penguatan kelembagaan agar mereka lebih mandiri secara finansial dan organisasi," jelas Yeni.

Untuk mendukung operasional di lapangan, Solidaridad telah merekrut tim teknis khusus yang akan berbasis langsung di Kotim. Pendanaan program ini sendiri didukung oleh berbagai lembaga internasional di bawah PBB serta sektor swasta yang peduli pada rantai pasok berkelanjutan. Dengan sinergi ini, wajah perkebunan sawit mandiri di Kotawaringin Timur diharapkan berubah menjadi lebih tangguh dan kompetitif di pasar global. (*)

Editor : Indra Zakaria