Merespons kondisi tersebut, Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan alokasi pupuk bersubsidi bagi para pekebun karet mandiri. Upaya ini dinilai krusial mengingat sekitar 90 persen dari total kepemilikan lahan perkebunan karet di Indonesia dikuasai langsung oleh rakyat, bukan oleh korporasi besar. Selama ini, keterbatasan anggaran membuat pemerintah pusat harus memprioritaskan subsidi pupuk untuk sektor pangan strategis seperti padi, jagung, dan singkong, sehingga komoditas karet belum pernah masuk dalam daftar penerima bantuan fiskal tersebut.
“Sekitar 90 persen petani karet itu adalah petani rakyat. Lahannya milik rakyat. Karena itu, jika kondisi fiskal dan moneter pemerintah mencukupi, kita akan berjuang agar para petani rakyat ini juga bisa mendapatkan pupuk subsidi. Ini langkah tepat untuk menyelamatkan produktivitas mereka,” ujar Viva Yoga saat meninjau kawasan eks-transmigrasi di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, luas bentangan kebun karet nasional mencapai 3,45 juga hektare, di mana 85 persen di antaranya dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Sektor hulu ini menjadi tumpuan hidup langsung bagi sekitar 2,1 juta kepala keluarga yang mayoritas mendiami kawasan transmigrasi. Kontribusi ekonominya pun tidak bisa dipandang sebelah mata; Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor karet alam dan barang dari karet Indonesia mampu menyumbang devisa negara hingga lebih dari 5 miliar dolar AS, menempatkan Indonesia sebagai produsen sekaligus eksportir terbesar kedua di dunia di bawah Thailand.
Namun, di balik angka ekspor yang menggiurkan tersebut, sektor perkebunan karet rakyat saat ini tengah megap-megap menghadapi berbagai persoalan pelik. Masalah paling mendesak adalah replanting atau peremajaan tanaman. Mayoritas pohon karet milik warga kini telah berusia tua, bahkan banyak yang sudah melewati umur 25 tahun, sehingga volume produksi getah (lateks) terus merosot tajam dari tahun ke tahun. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya mutu bahan olah karet rakyat yang dinilai belum memenuhi standar industri akibat minimnya adopsi teknologi penyadapan modern serta keterbatasan akses pupuk berkualitas.
Meskipun saat ini produktivitas per hektare Indonesia masih kalah jauh dari Thailand yang mampu memproduksi sekitar 4,8 juta ton per tahun—sementara Indonesia bertahan di angka 3 juta ton per tahun—Viva Yoga optimistis peta persaingan global bisa berbalik. Menurutnya, jika pemerintah serius mengintervensi sektor hulu lewat bantuan pupuk subsidi, penyediaan bibit unggul, pengendalian hama, serta pembinaan teknik sadap yang intensif, Indonesia memiliki ruang yang sangat besar untuk menyalip Thailand karena modal luas lahan riil yang jauh lebih unggul.
Sebagai langkah konkret jangka panjang, pemerintah berencana menghidupkan kembali Gerakan Nasional (Gernas) Karet, sebuah program intensifikasi terpadu yang dulu pernah sukses mendongkrak komoditas kakao dan kopi. Bagi jutaan petani di daerah, realisasi janji bantuan pupuk subsidi dan Gernas Karet ini bukan lagi sekadar urusan pemenuhan program kerja pemerintah, melainkan sebuah harapan besar untuk mempertahankan ladang kehidupan yang telah menghidupi keluarga mereka selama puluhan tahun. (*)
Editor : Indra Zakaria