PROKAL.CO- Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memutuskan untuk menarik rem darurat pada sejumlah program pembangunan demi menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah strategis ini diambil setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan evaluasi mendalam dengan target efisiensi mencapai Rp 150 miliar. Kebijakan ini dipandang perlu guna memastikan ketahanan fiskal daerah tetap stabil di tengah penyesuaian anggaran yang sedang berlangsung.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkapkan bahwa sejauh ini terdapat lima program besar yang telah disepakati untuk ditunda pelaksanaannya. Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan lapangan mini soccer di Berbas Pantai, pemasangan aluminum composite panel (ACP) di Kantor Wali Kota, pengadaan mess di Jakarta, revitalisasi Waduk Kanaan, hingga program Pro RT Plus. Meski beberapa proyek mercusuar telah ditangguhkan, nilai efisiensi yang terkumpul saat ini masih berada di angka seratusan miliar rupiah, sehingga pemerintah masih perlu mencari celah efisiensi lain untuk menutupi sisa target.
Guna menutup kekurangan tersebut, Pemkot Bontang kini mengandalkan skema efisiensi dari proses lelang proyek. Neni menjelaskan bahwa sisa tender—di mana penawaran kontraktor sering kali berada di bawah pagu anggaran—diharapkan dapat menjadi penyelamat untuk mencukupkan target efisiensi. Selain itu, potensi sisa anggaran dari dana transfer pusat yang tidak tersalur penuh juga menjadi salah satu instrumen yang dipantau oleh pemerintah kota.
Neni menegaskan bahwa kebijakan ini murni merupakan penundaan, bukan penghapusan program secara permanen. Keputusan pahit ini harus diambil secara selektif agar tidak menimbulkan beban finansial yang lebih berat bagi APBD di masa mendatang. Dengan prioritas pada program yang paling mendesak, Pemkot Bontang berupaya memastikan bahwa pembangunan yang berjalan tetap terukur tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi daerah.
Editor : Indra Zakaria