PROKAL.IKN-Di tengah efisiensi fiskal, pembangunan dan penataan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai agenda strategis jangka panjang tetap berjalan dan menunjukkan sejumlah kemajuan.
Hal itu disampaikan Deputi Pembangunan IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, saat menerima kunjungan delegasi Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Sabtu (12/9/2026) sore.
Thomas mengatakan, pembangunan IKN terus berjalan sesuai konsep dan tata ruang yang telah dirancang. Sejumlah kementerian dan lembaga juga mulai secara bertahap berkantor di IKN.
Baca Juga: Pagelaran Sang Askarya Kembali Guncang Penajam, Libatkan 200 Penari dari Usia PAUD hingga Dewasa
Menurutnya, IKN memiliki cakupan wilayah yang sangat luas, bahkan sekitar empat kali luas Kota Jakarta. Namun, luas wilayah tersebut tidak berarti seluruh kawasan akan dibangun secara masif.
Pembangunan justru diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan kawasan perkotaan dan kelestarian lingkungan.
Konsep kota hijau (green city) tetap menjadi salah satu prinsip utama dalam pengembangan IKN.
“Intinya, IKN jangan dibawa ke ranah politik. IKN ini untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegas Thomas.
Ia menekankan, pembangunan IKN tidak sekadar menyangkut pemindahan pusat pemerintahan. IKN diproyeksikan menjadi bagian dari strategi jangka panjang Indonesia dalam membangun pusat pertumbuhan baru yang modern, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan.
Thomas juga menegaskan keseriusan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan penataan IKN.
Menurutnya, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran pembangunan IKN setiap tahun, meski kebijakan fiskal saat ini menuntut efisiensi di berbagai sektor.
Thomas menegaskan, pembiayaan pembangunan IKN tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga membuka ruang pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Baca Juga: Antrean BBM Mengular di Balikpapan, Rahmad Mas'ud: Pertalite Banyak Digunakan Pihak Tak Berhak
Skema tersebut dinilai penting untuk memperkuat pembiayaan pembangunan sekaligus mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan IKN.
Di sisi lain, Thomas memastikan setiap pembangunan tetap mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan.
Pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai regulasi untuk mendukung proses perpindahan pusat pemerintahan secara bertahap dan terencana.
“Targetnya, pada 2028 ibu kota politik sudah pindah semua ke IKN, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,” katanya.
Pernyataan Thomas menegaskan pembangunan IKN terus diarahkan sebagai proyek strategis nasional yang membutuhkan konsistensi, kesinambungan, dan dukungan lintas sektor.
Pemerintah ingin memastikan IKN tidak hanya berdiri sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga tumbuh sebagai simbol masa depan Indonesia yang hijau, modern, dan berkelanjutan. (*)