PROKAL.CO- Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran memasuki fase baru yang semakin tajam menyusul kegagalan perundingan diplomatik baru-baru ini. Teheran kini meluncurkan langkah ekonomi kontroversial dengan mengusulkan pungutan biaya bagi setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia.
Langkah ini dipandang sebagai respons atas tekanan politik yang terus diberikan oleh pihak Barat, sekaligus mempertegas dominasi Iran di kawasan strategis tersebut. Ketua Komisi Keamanan Nasional Iran, Ebrahim Azizi, menyatakan bahwa usulan tarif bagi kapal-kapal yang melintas adalah bagian dari hak dan kepentingan nasional Iran. Selat Hormuz, yang menjadi urat nadi pengiriman minyak global, kini menjadi instrumen posisi tawar Teheran dalam menghadapi tekanan internasional.
Kebijakan ini langsung memicu kekhawatiran global, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur utama bagi distribusi energi yang menyokong stabilitas ekonomi banyak negara.
Di sisi lain, Amerika Serikat tetap teguh pada pendiriannya terkait program nuklir Iran. Wakil Presiden AS, J.D. Vance, menegaskan bahwa Washington menuntut komitmen jangka panjang dari Teheran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir sebagai syarat mutlak normalisasi hubungan. Vance mengeklaim bahwa pihak Amerika Serikat sebenarnya telah menawarkan sejumlah kompromi dalam meja perundingan, namun tawaran tersebut ditolak oleh pihak Teheran.
"Kami menuntut komitmen nyata. Tawaran kompromi telah diberikan, namun pihak Teheran memilih untuk tidak menerimanya," ujar J.D. Vance dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).
Pihak Iran menilai posisi Amerika Serikat hanyalah bentuk tekanan politik dan ekonomi yang sengaja ditingkatkan untuk menyudutkan mereka. Kebuntuan diplomasi ini memperbesar risiko eskalasi militer maupun ekonomi di kawasan Timur Tengah yang sudah sangat sensitif secara geopolitik.
Para pengamat ekonomi internasional memperingatkan bahwa jika usulan tarif di Selat Hormuz benar-benar diterapkan, akan terjadi gangguan besar pada rantai pasok global. Hal ini tidak hanya memicu lonjakan harga energi, tetapi juga mengancam stabilitas perdagangan internasional secara keseluruhan di tengah ketidakpastian keamanan laut. (*)
Editor : Indra Zakaria