KAPUAS HULU – Ironi pembangunan di beranda terdepan NKRI kembali mencuat. Ruas jalan negara yang menghubungkan Kecamatan Empanang dan Kecamatan Puring Kencana di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dilaporkan dalam kondisi rusak parah hingga sejauh 35 kilometer. Kondisi ini membuat akses utama warga di perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut nyaris lumpuh total.
Sejak Indonesia merdeka, warga setempat mengaku jalan tanah tersebut tidak pernah mendapatkan peningkatan kualitas, baik berupa pengerasan, semenisasi, apalagi pengaspalan. Akibatnya, jalur distribusi orang dan barang terhambat, yang berujung pada lambatnya pembangunan infrastruktur publik di wilayah tersebut.
Kondisi jalan yang menyerupai kubangan saat hujan membuat kendaraan roda empat mustahil melintas di jalur negara. Satu-satunya harapan warga adalah melewati jalur alternatif yang dibangun oleh perusahaan sawit PT Sawit Kapuas Kencana (SKK) yang beroperasi di wilayah tersebut.
Kepala Desa Sungai Mawang, Jeblin, mengungkapkan bahwa selain jalan yang hancur, terdapat dua jembatan vital yang kondisinya sangat memprihatinkan. "Ada dua titik ruas jalan dan dua jembatan yang rusak parah. Saat ini jalan negara tersebut hanya bisa dilalui roda dua. Untuk roda empat, warga harus lewat jalan yang dibuat perusahaan sawit," ujar Jeblin pada Selasa (14/4).
Ia menambahkan bahwa rusaknya infrastruktur ini menjadi penghambat utama kemajuan desa. "Kondisi ini menghambat arus barang dan pembangunan daerah di seluruh wilayah kami. Kami sangat berharap pemerintah pusat melakukan pengerasan dan secara bertahap mengaspal jalan ini," tegasnya.
Senada dengan warga, Sekretaris Camat Puring Kencana, Hambali, menyebutkan bahwa panjang kerusakan mencapai 35 kilometer menuju ibu kota kecamatan. Masalah semakin pelik karena jembatan utama di jalur negara tersebut telah patah. Kondisi ini bahkan membuat pihak perusahaan sawit tidak lagi mau melintasi jalur negara dan memilih membuat jalan sendiri.
"Selain jalan, ada jembatan yang rusak dan masyarakat harus sangat berhati-hati. Dengan kondisi seperti ini, arus orang dan barang jelas terganggu," kata Hambali.
Sebagai aparatur yang bertugas di garda terdepan, Hambali mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus pada daerah perbatasan. Infrastruktur jalan dan jembatan merupakan urat nadi ekonomi yang seharusnya menjadi prioritas untuk menjaga kedaulatan dan kesejahteraan warga di perbatasan.
"Kami berharap pemerintah pusat tidak membiarkan masyarakat kami kesusahan akibat buruknya infrastruktur. Berikan perhatian nyata untuk pembangunan di perbatasan ini," pungkasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria