PROKAL.CO – Keberadaan Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah yang digadang-gadang sebagai pelabuhan internasional terbesar di Kalimantan Barat kini menjadi sorotan tajam. Mantan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023, Sutarmidji, secara blak-blakan meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk bersikap terbuka dan jujur kepada publik mengenai kondisi serta kendala nyata yang dihadapi pelabuhan tersebut di lapangan.
Kritik pedas ini dilontarkan Sutarmidji saat menanggapi masuknya proyek jaringan kereta api Kalimantan dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Baginya, membicarakan masa depan konektivitas logistik dan rel kereta di Kalbar sama sekali tidak bisa dipisahkan dari peran Pelabuhan Kijing yang seharusnya menjadi motor penggerak ekspor-impor utama di wilayah ini.
“Kijing itu saya melihat Pelindo harus jujur. Menurut mereka ekonomis tidak, menguntungkan tidak? Kalau menguntungkan kenapa sampai sekarang begitu-begitu saja, tidak ada pengembangan. Harus disampaikan kepada masyarakat Kalbar kendalanya apa,” cetus Sutarmidji dengan nada mempertanyakan, Selasa (2/6).
Menurut pria yang akrab disapa Bang Midji ini, investasi masif yang telah digelontorkan untuk membangun Kijing seharusnya berbanding lurus dengan tingginya aktivitas bongkar muat dan progres pengembangan fasilitas pendukungnya. Namun realitasnya, lompatan signifikan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat maupun pelaku usaha di Kalbar belum juga terlihat secara nyata. Ia bahkan menyoroti kelengkapan fasilitas pelabuhan yang dirasa masih jauh dari standar pelabuhan kelas dunia.
“Sekarang berapa volume bongkar muat di sana? Crane saja tidak mencerminkan pelabuhan internasional,” tegasnya langsung pada pokok persoalan.
Harapan besar awalnya digantungkan pada pundak Pelabuhan Kijing sejak proyek ini mulai digulirkan. Sebagai pelabuhan internasional pertama di Kalbar, Kijing diproyeksikan menjadi simpul logistik yang mampu memangkas biaya distribusi serta mendongkrak daya saing komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, bauksit, hingga alumina di pasar global.
Namun, lambatnya pertumbuhan aktivitas di sana membuat Sutarmidji mendesak adanya transparansi. Ia menilai masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya menjadi batu sandungan, apakah masalah volume muatan yang minim, infrastruktur pendukung yang belum siap, atau kendala konektivitas logistik lainnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kejayaan sebuah pelabuhan internasional tidak akan pernah terwujud jika berdiri sendiri tanpa dukungan akses distribusi yang terintegrasi menuju kawasan industri dan sentra produksi. Oleh karena itu, wacana pembangunan kereta api Kalimantan harus benar-benar dihitung dengan matang agar bisa menjadi solusi konkret yang memperkuat fungsi Pelabuhan Kijing, bukan sekadar menjadi proyek di atas kertas.
Kini, publik Kalbar mulai dari pelaku usaha, eksportir, hingga masyarakat umum tengah menunggu jawaban pasti dan arah pengembangan yang jelas dari pihak pengelola. Keterbukaan informasi dari Pelindo menjadi kunci penting agar proyek strategis nasional ini tidak menjadi investasi yang sia-sia, melainkan benar-benar mampu membuka peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kalimantan Barat. (bar)
Editor : Indra Zakaria