PROKAL.CO- Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Sambas menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjelang puncak musim kemarau 2026. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Sambas menjadi fokus prioritas pengendalian agar terhindar dari krisis kabut asap lintas batas (transboundary haze).
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional (SIPONGI), luas karhutla di Kalbar hingga pertengahan 2026 mencapai 28.680,47 hektare. Kabupaten Sambas menduduki peringkat keempat terbanyak dengan luasan lahan terbakar mencapai 2,228,20 hektare serta 895 titik panas yang tersebar di 15 kecamatan dan 67 desa.
Guna meredam potensi meluasnya api, rakor mitigasi digelar melibatkan kolaborasi penuh antara DLHK Kalbar, Pemkab Sambas, BPBD, BMKG, TNI-Polri, KPH Sambas, BKSDA, hingga perangkat desa.
Kepala DLHK Kalbar, Adi Yani, menegaskan bahwa letak geografis Sambas menuntut kewaspadaan tingkat tinggi agar wilayah perbatasan negara tetap steril dari kepulan asap.
"Kita tidak boleh lengah karena Sambas adalah beranda depan negara yang harus steril dari ancaman asap lintas batas (transboundary haze)," tegas Adi Yani.
Meski data menunjukkan adanya tren penurunan luas lahan terbakar jika dibandingkan tahun 2023 yang sempat menyentuh angka 8.369,71 hektare, fenomena cuaca dan ancaman El Nino membuat semua pihak tetap bersiap menghadapi risiko kekeringan ekstrem, khususnya pada lahan gambut.
Di sisi lain, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi pemicu utama maraknya karhutla di wilayah tersebut. Kendala di lapangan pun kian kompleks akibat minimnya pasokan air saat pemadaman berlangsung.
"Sebagian besar kejadian karhutla masih dipicu pembukaan lahan dengan cara membakar. Di lapangan, petugas juga menghadapi keterbatasan sumber air di sejumlah desa seperti Tanah Hitam, Selakau Tua, dan Temajuk," ungkap Kepala Pelaksana BPBD Sambas, Alwindo.
Sebagai solusi jangka panjang, BPBD mendorong pembuatan embung dan sekat kanal di area lahan gambut rawan. Selain itu, penguatan kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa juga terus ditingkatkan agar deteksi dini dan respons cepat pemadaman dapat berjalan optimal. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : Pontianak Post