PANEN : Seorang petani perempuan memanen sayur di lahan yang berlokasi di Kecamatan Siantan Hilir, Kota Pontianak. (SITI PONTIANAK POST)
Kesejahteraan petani tanaman pangan dan hortikultura Kalimantan Barat mengalami stagnasi, bahkan cenderung menurun. Berbeda jauh bila dibandingkan dengan petani di sektor perkebunan. Kondisi ini juga dialami Murai (63), salah seorang petani di Kecamatan Siantan Hilir, Kota Pontianak.
Bagi Murai, menjual sayur tidak selalu memberikan keuntungan. Harganya sewaktu-waktu bisa anjlok. Seperti yang terjadi saat ini. Harga sawi hijau hanya Rp3.000 per kg di tingkat petani. Kalau dijual segini, menurutnya petani justru rugi. Ongkos produksi juga tak tertutup. “Sekarang pun pupuk mahal,” kata Murai.
Kalau mau untung, harga sawi setidaknya dijual dengan harga Rp 7000-8000 per kg. “Tapi sekarang rata-rata Rp5.000. Untung kecil kalau ini,” keluhnya.
Besna (33) juga merasakan demikian. Petani perempuan di Kecamatan Siantan Hilir ini merasakan fluktuasi harga komoditas sayur pada tahun 2024. “Sekarang satu ikat (bayam) Rp1.000, bahkan kadang tidak sampai Rp1.000,” katanya. Harga tersebut dinilai tidak memberikan keuntungan sama sekali. Idealnya, kata dia, satu ikat bayam dijual dengan harga Rp2.500.
Harga komoditas sayur berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, selama lima tahun Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) tercatat hanya berada pada rentang 93-109 Poin. Pada September 2024, tercatat NTPH Kalbar sebesar 104,49 poin, lebih rendah dari NTPH nasional yang tercatat 108,46 poin.
NTP merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani.
Selain tanaman hortikultura, kesejahteraan petani tanaman pangan juga cenderung stagnan. Berdasarkan data BPS Kalbar, selama lima tahun, Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) tercatat hanya berada pada rentang 91-103 Poin. Pada September 2024, tercatat NTPP Kalbar sebesar 95,75 poin, jauh lebih rendah dari NTPP nasional yang tercatat 111,37 poin.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerbang Tani Provinsi Kalbar, Heri Mustari mengatakan kesejahteraan petani pangan dan hortikultura rendah karena kondisi pangan sangat membutuhkan banyak sentuhan untuk meningkatkan produktivitas, ketersediaan benih berkualitas, alih pengetahuan dan teknologi, penanganan hasil panen dan lainnya.
“Sementara di sektor hortikultura, perlu strategi untuk memilih komoditas yang punya harga jual tinggi, misal harus tahu kapan mulai menanam cabai agar dapat harga yang tinggi, atau memilih tanaman dengan nilai jual premium seperti alpukat dan durian jenis tertentu,” tuturnya.
Ia mengatakan kesejahteraan petani jika dilihat secara umum saat ini masih rendah, meskipun sektor pertanian berkontribusi besar terhadap pengurangan kemiskinan di wilayah pedesaan di Indonesia.
“Kantong kemiskinan saat ini masih berada di pedesaan, pertanian menjadi jalan keluar, namun parameter NTP belum bisa sepenuhnya dijadikan acuan karena hanya mengukur harga, belum mempertimbangkan penghasilan yang diterima para petani berdasarkan hasil panen dari luasan lahan garapannya masing-masing,” tuturnya.
Dengan luas lahan garapan yang relatif kecil, lanjutnya, peran harga terhadap penerimaan petani tentu kurang signifikan. Ia mengatakan jika mengacu pada standar BPS dengan angka garis kemiskinan 500 ribuan per kapita, mungkin untuk petani Kalbar masih di atas rata-rata tersebut.
“Namun kebutuhan sehari-hari juga meningkat sehingga pada dasarnya jauh dari sejahtera,” tuturnya.
Kondisi ini berbeda dengan NTP Perkebunan Rakyat (NTPR) yang justru terus menunjukkan tren kenaikan. Rentang NTPR Kalbar selama lima tahun terakhir tercatat 105-192 poin. Pada September 2024, NTPR tercatat paling tinggi yakni 192,56 poin.
Heri Mustari menilai, petani pangan berada pada kelompok yang rentan, lebih banyak kegiatan pertaniannya subsisten, hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan sektor hortikultura yang lebih baik, namun tetap kalah dari sektor perkebunan. Hanya petani yang mampu memadukan ketiga sektor ini yang bisa lebih sejahtera.
“Karena hasil perkebunan pada dasarnya di tingkat petani punya harga yang fluktuatif,” ujarnya.
Namun kembali lagi, Heri melanjutkan, apakah program redistribusi tanah untuk petani sudah bisa menjangkau petani-petani yang hanya punya lahan sedikit, atau apakah petani pangan punya lahan yang lain untuk diversifikasi usaha ke hortikultura atau perkebunan.
Pemerintah sebagai regulator, menurutnya perlu melakukan intervensi, baik dari hulu seperti penyediaan saprodi yang mudah diakses dan murah, benih atau bibit berkualitas, sarana dan prasarana pertanian termasuk alat dan mesin, alih teknologi dan pengetahuan. Peran itu sudah berjalan namun belum maksimal, proteksi terhadap hasil panen petani juga belum optimal, sepenuhnya pasar yang menjadi penentu dan di proses rantai pasok petani menjadi yang paling sedikit menerima hasil dari usaha tani.
“Tentunya sangat berharap agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada petani, subsidi harus ditambah, mekanisasi pertanian harus optimal, pasar juga harus ada intervensi untuk menjamin harga di tingkat petani,” pungkasnya. (sti)
