BANJARMASIN - Pemilu 2019 seolah tak berpihak pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Perolehan suara partai berlambang kakbah itu anjlok. Kini, partai tua itu dilanda konflik internal.
Kemarin (13/5) siang, Nasrullah mendatangi kantor Bawaslu Kalsel. Dia menyerahkan bukti dan nama saksi tambahan atas kasus politik uang yang dituduhkan pada Syaifullah Tamliha.
Nasrullah dan Syaifullah sama-sama kader PPP Kalsel. Keduanya bertarung dalam pemilihan Anggota DPR RI dari Dapil Kalsel 1. Pelapor adalah caleg nomor urut 1. Sedangkan terlapor adalah caleg nomor urut 2.
Meski sama-sama dikenal sebagai politisi senior, Syaifullah adalah caleg petahana. Dia masih aktif sebagai Anggota Komisi I DPR RI.
"Saya punya alat bukti. Kwitansi Rp130 juta. Dikasih untuk menggalang 50 ribu suara di Kabupaten Banjar," ungkap Nasrullah.
Disebutkannya, uang itu diserahkan kepada masyarakat pada 13 April, menjelang masa tenang kampanye. Persisnya di Kecamatan Paramasan. "Saya juga punya dua nama saksi yang bersedia bicara," imbuhnya.
Sebelumnya, Nasrullah melaporkan aksi bagi-bagi duit sebesar Rp25 ribu di Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Laporan pertama diserahkan pada 22 April lalu. Buntutnya, Minggu (12/5) tadi, Syaifullah dipanggil Bawaslu. Pemeriksaan berlangsung hampir tiga jam.
Setelah menuntaskan urusan pelaporan, Nasrullah memberikan sejumlah klarifikasi. Atas pernyataan Syaifullah ke awak media pada sehari sebelumnya.
Pertama, Syaifullah menyebut Nasrullah sebagai bukan orang penting di PPP. "Saya wakil bendahara di pengurus harian PPP. Saya juga sekjen di pimpinan nasional Angkatan Muda Kakbah. Saya disebut bukan siapa-siapa? Kebohongan itu telah menghapuskan pahala puasa Syaifullah," cecarnya.
Sebaliknya, Nasrullah mencap Syaifullah sebagai sosok yang cuek dengan PPP. "Syaifullah dikenal enggan menggunakan PPP sebagai mesin politiknya. Contoh di Kabupaten Balangan. Dia malah menggerakkan jaringan pambakal (para kepala desa)," bebernya.
Kedua, terkait motif pelaporan. Syaifullah menyebut Nasrullah sebagai caleg yang tak siap kalah. Lantaran perolehan suaranya jauh tertinggal. Apalagi Syaifullah diprediksi bakal mengunci perolehan satu kursi untuk PPP.
Nasrullah pun membantahnya dengan sengit. "PPP ini kan partai Islam. Cirinya amar makruf nahi munkar. Saya ingin mengajak Syaifullah bertobat," tegasnya.
Andaikan kasus ini terbukti dan Syaifullah didiskualifikasi, apa untungnya bagi Nasrullah? Dia mengelak dari pertanyaan tersebut. "Kalau dicoret, otomatis suaranya masuk ke kantong partai. Tapi kita sedang bicara aspek hukum, bukan aspek politik dari kasus ini," kilahnya.
Masih terkait motif, mengapa Nasrullah tak menggunakan forum penyelesaian sengketa di internal partai? Bukankah kegaduhan ini justru mencoreng nama partai? Nasrullah tak berpendapat demikian.
"Saya justru ingin membersihkan nama partai. Orang-orang model begitu tak pantas berada di PPP," pungkasnya. Sebelum melapor ke Bawaslu, dia juga mengaku telah berunding dengan pimpinan partai.
Sementara itu, Syaifullah menceritakan, ini bukanlah perseteruan pertama. Seingatnya, Nasrullah kerap menuduhnya sebagai pelaku dibalik perusakan baliho dan spanduk kampanye miliknya. Tuduhan dilancarkan via media sosial. "Kalau tak mampu bersaing, harus gentleman. Kalah ya kalah, menang ya menang," ujarnya. (fud/ay/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin