Pramuka yang semula ekstrakurikuler wajib, diubah menjadi "sunah". Memancing pro dan kontra. Kwarda Pramuka Jawa Barat misalnya, menolak kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim itu.
Alasannya, keputusan yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 itu dianggap langkah mundur dalam dunia pendidikan Indonesia. Sementara di sini, Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, Nuryadi menegaskan akan mematuhi aturan baru itu. Dalam pandangannya, meski bukan ekskul wajib, bukan berarti Pramuka dihilangkan.
"Pramuka tetap ada di Banjarmasin," tegasnya, Kamis (4/4). Bedanya, sekarang menjadi ekskul pilihan. Sesuai minat anak didik."Pramuka menjadi opsional. Sama seperti ekskul pendamping lainnya," tekannya.
Sejauh ini, di Banjarmasin, Nuryadi juga belum mendengar penolakan terhadap kebijakan tersebut. "Jadi bagaimana mengembangkannya, diserahkan ke masing-masing gudep (gugus depan) sekolah," jelasnya.
Perihal pembentukan karakter dan penanaman nilai Pancasila, menurut Nuryadi, Pramuka bukan satu-satunya cara.
Sebab dalam Kurikulum Merdeka dan Program Merdeka Belajar sudah memuat Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). "Di situ, para guru memberikan pelajaran dan pemahaman tentang Pancasila hingga pembentukan karakternya," tutupnya. (*)