Bupati Balangan, H Abdul Hadi menegaskan sudah menyiapkan anggaran sejak jauh-jauh hari untuk melaksanakan MBG. Angkanya Rp46 miliar. Dialokasikan dari APBD Balangan tahun ini, sebesar Rp3,193 triliun.
Bupati petahana yang terpilih kembali di Pilkada 2024 itu sengaja menyiapkan dana itu jauh-jauh hari, untuk memastikan alokasi APBD di bidang lain tidak akan terganggu. Jadi nanti, tidak perlu penyesuaian anggaran lagi.
Anggaran Rp46 miliar tersebut sudah dihitung berdasarkan jumlah siswa dan hari sekolah. "Sejak akhir tahun, kami sudah melakukan ancang-ancang. Kita ingin program pusat ini sinkron dengan daerah. Jadi bisa dipastikan, alokasi anggaran di bidang lain tidak terganggu," kata bupati saat dibincangi Radar Banjarmasin, Jumat (31/1) pagi.
Berbeda dengan daerah lain. Kebanyakan menyiasati anggarannya dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Contohnya disampaikan Kepala BPKAD Tabalong, Husin Ansari. Ia mengungkapkan penggunaan pos BTT ini sesuai arahan pemerintah pusat. Hanya saja, belum disalurkan sampai saat ini, lantaran masih menunggu petunjuk teknis (juknis).
"Kami masih menunggu lebih lanjut. Namun secara anggaran sudah siap," tegasnya. Pos BTT yang bisa digunakan di APBD Tabalong angkanya Rp56 miliar. Sekda Hulu Sungai Tengah (HST), Muhammad Yani juga mengatakan anggaran MBG ini diambil dari pos BTT. Anggarannya Rp50 miliar "Saat ini, kami masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat. Untuk dana, sudah tersedia," ujarnya, belum lama tadi.
Kepala Dinas Pendidikan HST, Muhammad Anhar mengatakan bahwa daerahnya memang tidak memiliki PAD yang cukup signifikan. Walau APBD HST tahun ini Rp1,6 triliun, tentu selain PAD juga mengharapkan dana transfer dari pemerintah pusat.
Muhammad Anhar menegaskan jika Dana Alokasi Umum (DAU) atau dana transfer ke daerah menggariskan untuk mendukung program MBG, maka pemkab harus patuh.
"Dari kalkulasi kita, bisa saja tidak ada masalah (dananya dialihkan untuk MBG, red). Tinggal teknis di lapangan saja, apakah pemerintah daerah mengelola mandiri, atau dananya dialokasikan ke Balai Gizi Nasional (BGN). Ini yang belum jelas petunjuknya," katanya.
Pemkab HSS termasuk belum menyiapkan anggaran secara khusus untuk mendukung program MBG. Tapi, pemkab juga sudah siap mengantisipasinya dari pos BTT. Berhubung akan diambil dari BTT, Sekda HSS, Muhammad Noor yakin tidak berdampak terhadap prioritas pembangunan daerah. “Kami sediakan di BTT sebesar Rp30.269.955.612,” ujar Muhammad Noor.
Dari BTT lebih Rp30,2 miliar ini, M Noor juga belum bisa menyebutkan berapa anggaran untuk program MBG. “Kami masih menunggu juknisnya,” katanya.Anggota Banggar DPRD HSS, Yuniati yakin berhubung anggaran MBG disiapkan di BTT maka tidak mengganggu pembangunan daerah. “Tidak mengganggu. Pastinya ada sinkronisasi dan koordinasi dengan pusat,” sebutnya
Yuniati menegaskan berapapun anggaran untuk MBG, program ini harus tetap dilaksanakan. “Karena ini program pusat, di lapangan harus dilaksanakan. Mau anggaran itu kecil atau besar,” ujarnya.
Politisi dari PKB ini menyatakan akan mengawasi pelaksanaan MBG supaya berjalan sesuai peruntukkannya nanti.
“Kami akan mengawasi pengelolaannya, supaya anggaran yang disediakan memang benar-benar untuk makan bergizi bagi anak atau pelajar sesuai dengan RAB-nya (Rencana Anggaran Biaya),” katanya. Sekda Hulu Sungai Utara, Adi Lesmana mengatakan untuk menyukseskan MBG, Pemda HSU menyiapkan anggaran sementara Rp30 miliar dari APBD tahun 2025.
“Dana masih di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Apabila program berjalan, akan digunakan Disdikbud HSU dalam mendukung program MBG,” ujar sekda.
Kepala Disdikbud HSU, Rahman Heriadi mengatakan sampai penetapan APBD tahun 2025, belum ada petunjuk teknis terkait program MBG ini. “Angka Rp 30 miliar ini angka sementara yang disediakan pemda. Jadi kalau kurang, di APBD Perubahan bisa ditambahkan,” sampainya.
Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani tak membantah bahwa program MBG memerlukan anggaran besar yang berpotensi membebani keuangan daerah. “Ya, beban. Tapi, Alhamdulillah APBD kita Rp3,6 triliun. Jadi masih cukup aman untuk pembangunan di daerah,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Pemkab Tanah Bumbu mengalokasikan Rp64 miliar dari APBD untuk program ini. Namun, karena program ini masih didanai oleh APBN, anggaran tersebut rencananya akan dialihkan untuk membangun kantin sehat. Kantin ini akan berfungsi sebagai tempat transit makanan sebelum disajikan kepada siswa.
Andrean menyatakan bahwa anggota DPRD akan mengawasi program MBG jika sudah diterapkan merata di seluruh sekolah di Tanah Bumbu. Saat ini, MBG masih diterapkan di sejumlah sekolah di Kecamatan Simpang Empat. Pengawasan dewan nantinya akan dibagi antarwilayah untuk memastikan program berjalan lancar dan sesuai rencana. “Ini kan masih trial,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, Amiluddin memperkirakan bahwa pelaksanaan program MBG di Tanah Bumbu akan membutuhkan anggaran sekitar Rp22 miliar per bulan. Adapun Rp64 miliar awalnya dialokasikan untuk periode Januari hingga April 2025.
Berdasarkan perhitungan Dinas Pendidikan, lebih dari 71 ribu siswa di Tanah Bumbu akan menerima manfaat dari program MBG. Angka ini belum mencakup balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang juga termasuk dalam daftar penerima manfaat.
Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru turut menganggarkan MBG hampir Rp15 miliar untuk 45 ribu pelajar dari jenjang PAUD hingga SMP. "Dengan komposisi anggaran itu dari APBD, dan nanti juga akan mendapat suntikan dana APBN," ucap Kepala Disdik Banjarbaru, Dedy Sutoyo, belum lama tadi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banjarbaru, Jainudin mengatakan alokasi anggaran perjadin (perjalanan dinas) rencananya akan dialihkan pada anggaran program makan bergizi gratis. "Sesuai arahan pemerintah pusat, untuk mengalokasikan (MBG, red). Sementara solusinya ya seperti itu (pemotongan anggaran perjadin, red),” ucapnya.
Jainudin yakin alokasi anggaran program MBG ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi pembangunan di daerah. “Perjadin saja nanti disesuaikan lagi. Kami belum mengambil pos-pos belanja strategis, masih belum ke sana,” tambahnya.
Ketua DPRD Banjarbaru sekaligus Ketua Banggar, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera juga mengatakan program tersebut tidak terlalu berpengaruh dengan alokasi anggaran pembangunan daerah. Apalagi anggaran MBG disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
"Sebenarnya untuk anggaran fiks, apakah akan ada penambahan, itu masih belum bisa disampaikan. Karena kita menunggu hasil Inpres untuk daerah, yang belum keluar. Namun sementara, dengan anggaran yang ada ini, insya Allah itu bisa di-cover ke program makan bergizi gratis," ucapnya.
"Sebab kemarin kan ada arahan presiden untuk diefisiensikan. Jadi seperti kegiatan perjadin ataupun seremonial bisa dikurangi lagi. Hasil efesiensi itu nanti kita hitung lagi, apakah bisa dialokasikan untuk menambah kegiatan MBG, atau tidak," tambahnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotabaru, Taufiqurrahman menjelaskan Pemkab Kotabaru sebenarnya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 ribu per siswa. Namun, ada arahan dari pemerintah pusat bahwa untuk MGB dianggarkan Rp10 ribu per siswa. ”Kita akan mengikuti sesuai juknis,” tegasnya.
Plh Sekda Kotabaru, Khairul Aswandi menyatakan bahwa Pemkab Kotabaru sangat mendukung penuh program Presiden RI ini. Pihaknya telah menganggarkan sebanyak Rp300 miliar.
"Jadi sementara ini hanya secara global (perkiraan anggaran, red). Program ini untuk pelajar tingkat TK, SD, dan SMP," ujarnya. Hanya saja, Radar Banjarmasin belum mengetahui berapa jumlah pasti pelajar untuk program MGB ini di Kotabaru.
Di Kabupaten Banjar, pelaksanaan MBG juga jadi sorotan para anggota dewan. Hal ini karena belum adanya kejelasan juknis alokasi penganggaran dalam pelaksanaan MBG. Apakah akan tetap memakai dana APBN, atau malah hanya dibebankan ke APBD?
“Kalau dibebankan ke daerah, bisa jebol APBD kita,” tegas Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, M Norhusain. Misal, kata Husain, jika jumlah total sasaran di bawah naungan Disdik Kabupaten Banjar sekitar 83 ribu pelajar. Kalau dihitung satu porsi Rp10 ribu, maka dana yang diperlukan sebesar Rp830 juta per harinya.“Kalikan saja nominal itu untuk lima hari. Tentu sangat memberatkan kalau diserahkan ke daerah,” ucapnya.
Ia berharap sumber anggaran pelaksanaan program MBG tetap menggunakan APBN melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Mengingat APBD Kabupaten Banjar tahun ini, hanya sekitar Rp2,6 triliun. Anggaran yang disiapkan untuk program MBG hanya Rp10 miliar.
Menurutnya, jika pelaksanaan program MBG tetap menggunakan APBN, maka anggaran sebesar Rp10 miliar dari APBD dapat dipergunakan untuk membangun dapur umum program MBG.
“Kita masih belum mengetahui bagaimana mekanismenya. Karena itu, selain akan melakukan koordinasi dengan Disdik dalam waktu dekat ini, kami juga melakukan koordinasi dengan kementerian terkait mekanismenya nanti,” tukasnya.
Sekretaris di Disdik Kabupaten Banjar, Tisnohadi Harimurti menerangkan bahwa dana APBD yang dialokasikan untuk program ini dari pos BTT. “Dana tersebut baru akan dipakai jika ada arahan dari Kodim sebagai pelaksana program MBG,” katanya.
Sebagai instansi pendukung, pihaknya sudah menyerahkan data siswa dan lokasi sekolah yang bakal jadi sasaran program MBG di Kabupaten Banjar. Untuk jumlah siswa di bawah naungan Disdik Banjar ada sebanyak 69.714 pelajar, dari sekolah PAUD, SD dan SMP.
Soal program makan bergizi gratis ini sebenarnya membuat daerah "kelimpungan". Kebingungan melanda Pemkab Kotabaru. Pj Sekda Tanah Laut (Tala), Ismail Fahmi mengungkapkan pihaknya secara spesifik tidak menganggarkan program MBG. Namun, pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp50 miliar untuk mendukung program tersebut.
“Anggaran itu kita alokasikan di BTT,” ucapnya, Minggu (2/2). Fahmi mengatakan pihaknya masih bingung dan masih menunggu petunjuk dari pusat terkait pelaksanaan program MBG. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tala, Abdillah.
“MBG ini kan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Namun hingga kini, kami belum ada informasi dari mereka,” ungkapnya. Ia membeberkan total pelajar di Kabupaten Tala kurang lebih 50 ribu, terdiri PAUD, SD, hingga SMP.
“Jika program MBG ini anggarannya dibebankan seluruhnya ke kita, anggaran Rp50 miliar itu tidak cukup,” yakin Abdillah. Pihaknya masih menunggu arahan pusat, apakah pemerintah daerah hanya mendukung kelengkapan MBG, atau hal lain. (*)
Editor : Indra Zakaria