MARTAPURA – Di tengah perayaan pengukuhan 1.664 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar masih menyimpan pekerjaan rumah besar. Sekitar 1.200 pegawai honorer dilaporkan belum terakomodir dalam formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahap kedua ini.
Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, mengakui bahwa masih ada ribuan tenaga honorer yang nasibnya belum tersentuh pengangkatan. Ia menjelaskan bahwa kondisi ini bukan disebabkan oleh kelalaian daerah, melainkan karena keterbatasan formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Kita juga sudah berbincang dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tapi kita tunggu dahulu formasi dari kementerian,” ujar Saidi pada Kamis (30/10/2025).
Bupati Saidi memastikan bahwa Pemkab Banjar berkomitmen penuh untuk tidak mengurangi satu pun formasi yang tersedia dan akan terus memperjuangkan nasib tenaga honorer yang tersisa, terutama bagi mereka yang telah mengabdi puluhan tahun.
“Ini bukan akhir perjuangan. Kita ingin semua tenaga honorer yang telah lama mengabdi bisa mendapat status yang layak,” tegasnya.
Untuk ribuan honorer yang nasibnya masih menggantung, Pemkab Banjar menjamin mereka tidak akan dibiarkan tanpa arah. “Kami terus berkoordinasi dengan BKN agar ke depan tidak ada lagi honorer yang tertinggal. Semua punya kesempatan yang sama,” janji Saidi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banjar, Nor Azizah, mengungkapkan bahwa 1.200 tenaga honorer yang belum terakomodir ini tersebar di berbagai satuan kerja.
Azizah menambahkan, beberapa di antaranya gagal masuk formasi PPPK karena pernah mengikuti seleksi CPNS namun tidak memiliki formasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Pemkab kini fokus untuk memastikan bahwa honorer yang tersisa bisa mendapatkan kesempatan yang sama pada proses pengangkatan di periode berikutnya. (*)
Editor : Indra Zakaria