Masa jabatan anggota DPRD Banjarmasin periode ini tinggal sebulan lagi. Awal September nanti, periode yang baru akan dilantik. Di sisa waktu ini, para wakil rakyat itu kompak pergi ke Bali. Ada apa?
---
Jangan salah tangkap. Tujuan mereka ke Bali bukan untuk liburan. Mereka sedang bertugas. Menyerap pengetahuan dari luar untuk dibawa ke Banjarmasin. Harapannya begitu. Rombongan sendiri berangkat, Selasa (7/8) tadi.
Ada tiga komisi yang pergi ke sana. Komisi II, III dan IV. Masing-masing punya agenda berbeda, sesuai dengan bidangnya.
Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan. Komisi III meng-handle soal pembangunan. Sedangkan Komisi IV fokus pada kesejahteraan rakyat, seperti ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, iptek, kepemudaan dan olahraga, agama, budaya, sosial, peranan wanita, transmigrasi serta keluarga berencana.
Ketua DPRD Banjarmasin, Ananda menyebut ini bukan kunker terakhir. Masih ada beberapa kunjungan. Karena memang bagian dari tugas mereka sebagai wakil rakyat. “Masih ada kunker lagi. Sesuai dengan hasil Banmus,” sebutnya.
Ananda memastikan kunker bukan untuk kepentingan pribadi. Apalagi hanya sekadar jalan-jalan. Mereka ingin membawa manfaat untuk kota ini. “Insya Allah hasil positif yang didapat dalam kunker kami bawa ke Banjarmasin,” ucapnya.
Kembali pada perjalanan kali ini. Setidaknya ada dua kabupaten yang jadi tujuan. Gianyar dan Badung. Keduanya dianggap layak untuk dicontoh Banjarmasin.
Apa contohnya? Seperti yang dikejar Komisi II ke Gianyar. Mereka mempelajari keinginan PDAM Bandarmasih untuk mengubah statusnya. Dari perusahaan daerah menjadi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) berlabel Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Kemarin (8/8), mereka menyambangi PDAM Gianyar. Untuk mendengar langsung pengalaman perusahaan air minum yang sudah memulai proses perubahan status itu. "PDAM kita belum ada lagi sampai ke sana. Tapi sudah ada niatnya," tutur Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Bambang Yanto.
Menurut Bambang, mempelajari pola perubahan status ini perlu. Apalagi rencana pengembangan status PDAM Bandarmasih ini akan coba diaplikasikan tahun depan. Jadi butuh referensi untuk itu.
"Ini juga terkait dengan kepemilikan aset pemerintah provinsi yang ada di PDAM saat ini. Bagaimana mekanismenya (perubahannya, Red)," beber politisi Partai Demokrat itu.
Setidaknya senilai Rp65 miliar aset Pemprov Kalsel masuk ke PDAM Bandarmasih. Itulah yang menjadi salah satu kendala perubahan status. Lantaran tak sepenuhnya dimiliki pemko.
“Apakah bentuknya nanti bisa didapat hibah atau harus dibayar pemko dengan mencicil," paparnya. Itulah yang ingin mereka pelajari. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya referensi agar bisa diaplikasikan di Banjarmasin.
Direktur Teknik PDAM Bandarmasih, Supian mengungkapkan berdasarkan kajian memang selayaknya harus berubah ke Perumda. "Sekarang proses kajian itu sudah kami serahkan ke pemko sebagai pemilik," ucapnya.
Mengapa mesti diubah? Menurutnya, pemko akan lebih leluasa membuat kebijakan yang berkaitan dengan masa depan PDAM. “Kami akui, kendalanya memang ada pada aset pemprov. Yang proses peralihannya mesti ditentukan melalui mekanisme tertentu,” katanya.
Direktur Umum PDAM Gianyar Bali, I Nyoman Darmadiansa menceritakan mereka memang sudah memproses peralihan untuk menjadi Perumda. "Sudah disetujui DPRD, tinggal menunggu evaluasi dari pemerintah daerah," ujarnya.
Mereka melakukan itu karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54. Memang mengharuskan PD menjadi Perumda. "Kalau PDAM Bandarmasih mau menjadi Perumda, memang sudah seharusnya menurut PP itu," tuntasnya.
Sama Pilih Kabupaten Badung
Bagaimana dengan Komisi III dan IV. Keduanya sama-sama ke Kabupaten Badung. Apa hajat mereka?
Ketua Komisi III, Matnor Ali menyebut punya dua agenda di Badung. “Pertama kunjungan ke DPRDsetempat. Kemudian ke pemerintah kabupatennya,” katanya.
Di Gedung DPRD Badung, mereka berdiskusi soal tugas dan fungsi kewenangan Komisi III. Juga cara mereka menjalin koordinasi bersama instansi terkait. Terutama di bidang pembangunan.
Pertemuan itu sudah dilakukan kemarin (8/8). Hari ini, Matnor Ali dkk bakal bertandang ke Dinas PUPR Badung. Di sini, mereka ingin mempelajari soal konsep pembangunan infrastruktur. “Di sini kami melihat realita pembangunan yang bagus,” ucapnya, kemarin.
Bersama PUPR, mereka ingin fokus membahas soal hak pejalan kaki. Dalam hal ini pembangunan trotoar. Mengingat, kota Badung jadi salah satu tujuan wisatawan mancanegara. “Kami ingin menggali teknisnya. Seperti apa konsep yang mereka terapkan. Untuk kemudian bisa dijadikan acuan pembangunan di Banjarmasin,” sebutnya.
Kenapa memilih Badung? Rupanya masih ada alasan lain. Menurut Matnor, kabupaten ini sudah begitu mandiri. Bahkan mampu membantu kabupaten lain.
“PAD-nya saja sudah lebih Rp1 triliun. Sementara APBD mendekati Rp3 triliun. Mereka ini seperti sudah kelebihan dana, karena mereka dapat pemasukan besar dari sektor pariwisata,” jelas politisi Golkar itu.
Di kabupaten ini, hubungan antara DPRD dan pemerintah daerahnya begitu harmonis. Sejalan atas kesuksesan pembangunan yang mereka lakukan.
“Koordinasi DPRD di sini dengan instansi terkait sangat bagus. Mereka satu kompleks. Jadi, kalau ada hal yang bersifat emergency atau dadakan bisa dilakukan instan,” tuturnya.
Bukannya di Banjarmasin tak harmonis, Ali tidak menyebut begitu. Tapi bisa lebih baik lagi. “Di Banjarmasin hubungan kami juga harmonis. Kami melakukan rapat tiga bulan sekali untuk evaluasi kerja sekaligus mempererat hubungan,” tuturnya.
Bagaimana dengan Komisi IV, apa yang mereka lakukan? Di sini katanya mereka fokus pada tiga hal. Pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. “Banyak hal yang bisa dipelajari di Bali. Khususnya dari Badung. Di sini terkenal dengan Dispora, pendidikan dan kesehatannya,” kata Ketua Komisi IV, Mu'ad.
Pada intinya, menurut Mu'ad, banyak hal yang bisa diadopsi dari sini. Mereka ingin membawanya ke Banjarmasin. “Alhamdulillah, kunjungan hari ini (kemarin, Red) tidak sia-sia,” ucapnya. Setidaknya, itulah sedikit catatan dari kunker tiga komisi di DPRD Banjarmasin.(nur/dye/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin