MENTERI Pendidikan Nadiem Makarim kaget. Menyadari masih ada daerah di Indonesia yang belum dijangkau listrik dan sinyal internet. Tanpa keduanya, belajar jarak jauh pasti gagal.
------------------------------------------
Oleh: Muhammad Syarafuddin
Editor Rubrik Metropolis
------------------------------------------
Tapi kita lebih kaget karena mas menteri baru menyadarinya. Di Kalimantan, cerita listrik byarpet dan internet lemot adalah kisah lawas.
Maklum, mas menteri adalah mantan pemimpin startup sukses. Merancang aplikasi ojek daring untuk kaum urban perkotaan. Warga dunia digital yang tak sanggup berpisah dari gawai.
Padahal, Nusantara juga dihuni kaum rural dari pedesaan tertinggal. Boro-boro gawai, alamat surel saja tak punya. Ada baiknya mas menteri mencantolkan film Laskar Pelangi dalam playlist work from home miliknya.
Contoh, Banjarmasin saja butuh waktu bertahun-tahun sampai mampu menggelar ujian nasional (UN) online serentak. Diselingi berita tentang koneksi lelet, genset yang wajib siaga, dan komputer pinjaman.
Kesenjangan adalah masalah klasik di dunia pendidikan. Jangankan mutu sekolah antar pulau, antar kabupaten saja bisa njomplang.
Di sini, kesalahan utama Nadiem adalah menerapkan pengalaman pribadi dan standar hidupnya kepada orang lain.
Kesalahan yang gawatnya ditiru bawahan. Pada 6 Juni kemarin, SMP di Banjarmasin menggelar ujian daring. Seorang kepala sekolah sangsi, bahwa pada zaman sekarang masih ada siswa yang tak punya gawai. Apalagi di ibukota provinsi ini.
Kepercayaan dirinya runtuh. Pada hari yang sama Dinas Pendidikan menyebutkan, ada sembilan siswa yang terpaksa mengikuti ujian tatap muka di kelas lantaran tidak memiliki gawai.
Komisi IV DPRD Kalsel menambahkan, selama reses, ramai keluhan orang tua murid. Penghasilan menurun selama pagebluk, tapi pengeluaran justru membengkak.
Karena harus membeli paket data ratusan ribu rupiah agar anaknya tetap bisa sekolah. Dewan kemudian mengusulkan perlunya subsidi kuota, jangan cuma sembako.
Untung Nadiem cepat memperbaiki kesalahan. Dia menunjukkan ketegasan yang jarang terlihat di kementerian lain. Pada 15 Juni, ia hanya mengizinkan belajar tatap muka di zona hijau. Belajar di rumah memang banyak kekurangan, tapi kesehatan adalah segalanya.
Artinya, zona kuning dan zona merah tetap dilarang masuk sekolah. Banjarmasin bersama Banjarbaru berada di zona merah.
Mendengar kebijakan tersebut, siswa-siswi yang sudah rindu berat dengan sekolah (ini langka lho) mengerang.
Tapi kakak mereka tak cukup mengerang, mahasiswa mengamuk. Mereka marah karena biaya kuliah yang mahal cuma diganjar PowerPoint oleh para dosen. Mereka juga muak dengan serial webinar yang ditawarkan para aktivis.
Duit jajan yang semestinya bisa ditabung untuk Vans Old Skool, malah tersedot untuk bergiga-giga sambungan video.
Banyak cerita lucu. Salah satunya, seorang mahasiswi yang tak sengaja membuat dosennya merajuk. Menurutnya, kuliah daring rentan memicu salah paham. Apalagi jika sambungannya tersendat-sendat.
Dia lalu mengutarakan niat bertandang ke rumah dosen untuk meminta maaf secara langsung. Tapi dilarang keras karena bakal melanggar protokol.
Puncaknya, muncul tuntutan agar rektor mendiskon UKT (zaman saya masih SPP). Toh, selama peliburan, kampus menghemat tagihan listrik dan pemakaian kertas. Tak ada alasan logis untuk menolak pemotongan UKT.
Dicueki, dengan gagah mahasiswa mengutip puisi Wiji Thukul, "Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, kritik dilarang tanpa alasan, maka hanya ada satu kata: lawan!"
Lalu saya tertegun. Membaca tautan di grup WhatsApp alumni, berisi seruan untuk menggelar unjuk rasa virtual. Demo via Zoom. Serius bosku?
Sebaiknya urungkan. Karena mahasiswa bakal menjadi bahan tertawaan demonstran New York dan Hong Kong. Mereka yang melawan rasisme dan menuntut demokrasi. Di mata Black Lives Matter dan Umbrella Movement, demo daring UKT hanya cocok menjadi meme.
Kesimpulannya, wabah ini mempercepat migrasi ke era digital. Making Indonesia 4.0 yang dicanangkan presiden mendapat momentum.
Jika koran ingin menyintas, silakan menjadi media daring. Jika guru dan dosen tak ingin kehilangan pekerjaan, ayo bikin paket belajar daring yang menyenangkan.
Jika pengusaha khawatir bangkrut, segera gunakan lapak-lapak maya. Jika pemerintah serius mereformasi birokrasinya, luncurkan sebanyak mungkin aplikasi layanan publik.
Namun, kekagetan Nadiem adalah peringatan. Jika infrastukturnya belum siap, maka semua yang daring akan menjadi garing. Revolusi 4.0 tinggal wacana, sama seperti nasib Revolusi Mental. (*/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin