BANJARMASIN - Tak hanya politik uang yang menjadi fokus Bawaslu Kalsel di Pilkada 2020. Kewaspadaan lain adalah mobilisasi ASN untuk mendukung pasangan calon yang berstatus petahana.
Seperti diketahui, dari tujuh daerah pelaksana pemilihan kepala daerah, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Kalsel, hampir semuanya diikuti calon petahana.
Ini, menurut Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kaspiyah, adalah ujian bagi netralitas ASN. “Tak bisa dipungkiri, ketika adanya calon petahana, sangat rentan terjadinya mobilisasi ASN. Netraliras ASN ini salah satu fokus kami selain politik uang,” tutur Erna.
Aturan yang berlaku adalah Undang- Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mana secara tegas melarang abdi negara tersebut terlibat politik praktis. “ASN sedianya harus netral. Karena siapa pun yang terpilih, mereka harus bekerjasama,” ujarnya.
Memang sebutnya, netralitas ASN ini sanksinya tak berdampak bagi pasangan calon. Namun ketika ada mobilisasi ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon, ada celah yang bisa menjerat kandidat. Erna memberi contoh ketika ada ASN, dengan jabatan yany dimilikinya, mengeluarkan program pemerintah yang menguntungkan calon petahana.
Erna menjelaskan di Pasal 71 UU Pilkada 10/2016 diatur kesamaan hak dan kewajiban antara pejabat publik dengan kepala daerah yang bersaing pada penyelenggaraan pilkada. Di ketentuan pasal itu, adalah membatasi kewenangan kepala daerah selama menjadi calon petahana agar antara pasangan calon tak ada yang merasa diuntungkan atau dirugikan. “Program pemerintah yang diluncurkan saat ini, bisa dilihat, apakah menguntungkan atau merugikan kepada calon lain,” jelasnya.
Di sisi lain, Komisioner Bawaslu Banjarmasin, Subhani mengungkapkan, netralitas ASN rawan terjadi di Pilwali Banjarmasin yang mana ada calon petahana yang maju. “Kami sudah wanti-wanti agar ASN netral. Jangan sampai mereka ikut-ikutan terlibat langsung di Pilkada tahun ini,” tegasnya.
Pihaknya bahkan menemukan berbagai spanduk atas nama petahana di beberapa perkantoran yang masih terpasang. “Padahal sudah kusam, malah membuat jelek. Sudah kami sampaikan untuk melepas,” sebutnya.
1 Miliar Biayai Calon Gubernur
SEMENTARA ITU, hampir Rp1 miliar uang negara dikeluarkan demi memfasiltasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel pada Pilkada tahun ini. Uang sebanyak itu dibelanjakan selama masa kampanye mereka.
KPU Kalsel sudah melelangkan secara elektronik bahan kampanye dan alat peraga kampanye (APK) pasangan calon yang mereka fasilitasi. Rinciannya, sebesar Rp409,1 juta untuk bahan kampanye, dan sebesar Rp588 juta untuk APK.
Sekretaris KPU Kalsel Basuki mengatakan pengadaan logistik APK dan bahan kampanye sudah dilaksanakan secara online melalui LPSE. Kabarnya, sudah ada belasan rekanan yang mengincar proyek pengadaan ini. “Kami harap segera ada pemenangnya, biar bisa kami cetak dan serahkan ke pasangan calon,” ujarnya kemarin.
Melihat banyaknya yang akan dicetak, beberapa daerah juga melakukan pengadaan serupa. Dikhawatirkan pemenang lelang atau percetakan akan kelimpungan dengan banyaknya pesanan order. “Pengadaan online ini kami harap mendapat pemenang yang bisa bekerja cepat. Supaya segera juga bahan kampanye dan APK bisa terpasang,” harapnya.
Pelaksanaan kampanye sendiri sudah berjalan lima hari. Yang paling mencolok adalah belum banyaknya terlihatnya APK pasangan calon yang terpasang. APK yang terpasang hanya milik pribadi paslon. Banyak ukurannya tak sama dengan versi KPU.
Seperti diketahui, selain difasilitasi oleh KPU, pasangan calon dapat mencetak bahan kampanye dan APK sebagai tambahan. Namun, ukuran dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan. Untuk bahan kampanye yang bisa ditambah atau dicetak sendiri oleh pasangan calon paling banyak 100 persen dari jumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan. (mof/ran/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin