BANJARMASIN - Sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat digadang-gadang bakal menggelar aksi pagi ini di gedung DPRD Provinsi Kalsel.
Tujuannya mendesak anggota dewan untuk menyurati presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menghentikan UU Cipta Kerja.
Aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk tindak lanjut dari konsolidasi yang digelar oleh mahasiswa Kalsel di halaman Gedung Pemuda KNPI Kalsel, Selasa (6/10) lalu. Ketua BEM Se-Kalsel, Ahdiat Zairullah menjelaskan setidaknya ada sekitar 300 hingga 500 massa yang akan ikut dalam aksi unjuk rasa pagi ini.
Lantas, bagaimana dengan para buruh di Banua? Aliansi buruh di Kalsel dipastikan bakal absen dalam aksi besar unjuk rasa tersebut. Unjuk rasa hanya bakal diikuti ratusan massa dari kalangan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.
"Posisi saya sekarang ada di Jakarta. Sampai besok aksi unjuk rasa, kemungkinan masih belum bisa balik ke Banua. Kalau tidak ada pimpinannya ya susah juga, khususnya kami (buruh, Red)," ucap Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FPSMI) Kalsel, Yoeyoen Indharto, kemarin (7/10) pagi.
Yoeyoen membeberkan pada Jumat (2/10) lalu, berangkat bersama Wakil Ketua FPSMI Kalsel ke Jakarta. Tujuannya untuk membahas rencana aksi penolakan Omnibus Law. Yang sebelumnya akan digelar pada 6 hingga 8 Oktober.
Namun rencana aksi itu mendadak buyar setelah DPR RI secara mendadak mempercepat pengesahan pada Senin (5/10) lalu. Sementara menurut Yoeyoen, seharusnya agenda itu terjadwal pada hari ini, tanggal 8 Oktober. "Yang kaget bukan hanya kami. Tapi secara umum masyarakat juga kaget. Saat itu terjadi, kami yang dari daerah bertahan di Jakarta. Mengatur ulang strategi lagi," jelasnya.
Lelaki yang juga menjabat sebagai Presidium Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) itu menyatakan tak ada satu pun menyangka bahwa pengesahan Omnibus Law lebih cepat dari jadwal awalnya. Hal itu tak hanya membuat pihaknya kecolongan untuk menuntut sikap penolakan. "Bukan kecolongan lagi, tapi ini sudah pekerjaan orang gila. Mereka memaksakan diri, terkesan sangat kejar tayang lebih dari sinetron," cecarnya.
Kendati kaum buruh tak melakukan aksi pada 6 hingga 8 Oktober ini, Yoeyoen menegaskan pihaknya tak akan tinggal diam. Ia mengatakan bahwa buruh bakal tetap menggelar aksi penolakan itu saat strategi benar-benar matang.
Di samping itu, Yoeyoen memberikan apresiasi terhadap mahasiswa dan masyarakat sipil yang akan menggelar aksi di DPRD Kalsel hari ini. "Terima kasih atas dukungan kepada kaum buruh. Kami akan tetap berkoordinasi dengan teman-teman mahasiswa dan elemen masyarakat lain," ungkapnya.
Kabar adanya informasi aksi unjuk rasa juga sampai ke Plt Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah. Ia mewanti-wanti agar massa aksi tetap menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker. Jaga jarak. Cuci tangan.
Hal itu bukan tanpa alasan. Kota Banjarmasin belum berstatus zona hijau sepenuhnya. Masih ada satu kelurahan yang zona merah. Artinya masih ada potensi penularan Covid-19. "Kalau mereka tidak menerapkan protokol kesehatan, maka saya selaku Ketua Gugus Tugas P2 COVID-19 Kota Banjarmasin akan mengambil sikap," tegasnya, di Balai Kota kemarin (7/10) siang.
Hermansyah tak melarang siapapun untuk berorasi. Sebab, di negara demokrasi setiap orang berhak menyampaikan aspirasi.
Namun, Hermansyah tetap meminta massa aksi untuk menjaga ketertiban. Suasana harus kondusif. Ia tak ingin terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian. Misalnya, merusak fasilitas kota, seperti taman-taman yang ada di trotoar jalan. "Ketertiban dan taman-taman trotoar kami jangan sampai rusak. Kalau sampai ada terjadi kerusakan, kami akan melakukan langkah-langkah tegas nantinya," tuntasnya.(war/dye/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin