BANJARBARU - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) ikut menganalisa penyebab banjir dahsyat yang melanda Kalimantan Selatan. Hasil analisis mereka menunjukkan peningkatan risiko banjir di Banua disebabkan oleh penyempitan kawasan hutan yang signifikan.
LAPAN menyebut kontribusi penyusutan hutan dalam kurun 10 tahun terakhir menjadi penyebab meningkatnya risiko banjir di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam data mereka, tutupan lahan di Banua dari 2010 sampai 2020 terjadi penyusutan luas hutan secara keseluruhan mencapai total 322 ribu hektare.
Penyempitan itu terdiri dari hutan primer 13 ribu hektare, hutan sekunder 116 ribu hektare, sawah 146 ribu hektare, dan semak belukar masing-masing 47 ribu hektare.
Sedangkan area perkebunan, menurut data perubahan tutupan lahan yang dirilis LAPAN luasnya bertambah drastis hingga 219 ribu hektare.
Selain penyusutan hutan, LAPAN juga merilis analisis curah hujan berdasarkan data satelit Himawari-8. Hasilnya, menunjukkan liputan awan penghasil hujan terjadi sejak 12 hingga 13 Januari 2021 dan masih berlangsung hingga 15 Januari 2021 di wilayah Kalimantan Selatan. Curah hujan ini menjadi salah satu penyebab banjir yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan.
Terkait hasil analisis LAPAN tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel mungkin meragukannya. Sebab, data LAPAN terkait penyusutan kawasan hutan berbeda dengan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, kemarin (20/1) memberikan tabel penutupan lahan di Provinsi Kalsel yang dirilis Kementerian LHK, untuk dibandingkan dengan data yang disampaikan LAPAN.
Dalam tabel itu, terlihat penurunan luasan hutan di Kalsel dalam periode 2011 sampai 2019 ternyata tidak sampai ratusan ribu hektare. Namun, hanya 24.085 hektare. Yaitu, dari 357.234 hektare pada 2011 menjadi 333.149 hektare di 2019.
Berdasarkan data KLHK, penurunan hutan terbesar ternyata terjadi pada periode 1999-2000 yang mencapai 55,5 persen. Yakni, 803.104 hektare di 1999 menjadi 398.762 hektare pada tahun 2000.
Plt Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fattimatuzahra menyampaikan, data tersebut merupakan data resmi dari KLHK yang baru saja dirilis. "Melalui data itu, semoga masyarakat tidak resah lagi terkait kerusakan hutan," ucapnya.
Dia mengungkapkan, untuk mengurangi penurunan luasan hutan dalam beberapa tahun terakhir Pemprov Kalsel sudah habis-habisan berusaha melakukan penanaman dan memelihara pohon. "Termasuk pengamanan hutan, serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan," ungkapnya.
Lanjutnya, Dishut Kalsel juga selalu mengajak masyarakat untuk terus menanam dan memelihara pohon. "Karena ini akan sangat mempengaruhi aspek hidrologi dan keseimbangan ekosistem," ujarnya.
Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan, data LAPAN menjadi bahan mereka untuk dikaji secara mendalam dengan para ahli.
Namun, berdasarkan hasil analisis sementara, dia menuturkan bahwa faktor utama bencana besar di Kalsel ialah tingginya curah hujan.
"Normal curah hujan Januari 2020 sebesar 394 milimeter. Sedangkan curah hujan harian pada tanggal 9 sampai 13 Januari 2021 sebesar 461 milimeter. Jadi, terdapat peningkatan 8 sampai 9 kali lipat curah hujan dari biasanya," tuturnya.
Dia menyampaikan, tingginya curah hujan membuat volume air yang masuk ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Barito yang melintasi sejumlah wilayah di Kalsel melebihi kapasitas. "Volume air hujan yang masuk mencapai 2,8 miliar meter kubik. Padahal kapasitas kondisi normal hanya 238 juta meter kubik," ucapnya.
Di Kabupaten Tanah Laut misalnya, Roy menuturkan, debit sungai di wilayah ini mencapai 645,56 meter kubik per detik. Sementara kapasitasnya cuma 410,73 meter per detik. "Sedangkan di Kabupaten Banjar, debit sungai 211,59 meter kubik per detik. Sementara kapasitasnya cuma 47,99 meter kubik per detik," tuturnya.
Lanjut dia, begitu pula sungai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat banjir terjadi debitnya tercatat 333,79 meter kubik per detik. Padahal kapasitasnya hanya 93,42 meter kubik per detik.
Di sisi lain, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Belinda Arunarwati Margono menjelaskan, untuk mendapatkan gambaran secara holistik tentang penyebab banjir perlu dilakukan kajian untuk keseluruhan DAS utama di wilayah banjir.
"Kajian dilakukan terutama pada DAS Barito yang merupakan DAS utama, dengan perhatian khusus pada wilayah hulu DAS," jelasnya dalam rilis KLHK.
Dirincikannya, DAS Barito dengan luas sekitar 6,2 juta hektare melintasi empat provinsi: Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kalbar. Untuk luasan DAS Barito di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri hanya seluas 1,8 juta hektare atau setara 29 persen.
Berdasarkan data Ditjen PKTL KLHK Tahun 2019, kondisi hulu DAS Barito 80,8 persen bertutupan hutan. Dengan proporsi 79,3 persen bertutupan hutan alam dan sisanya 1,4 persen adalah hutan tanaman. "Sedangkan dari 19,3 persen berpenutupan bukan hutan alam. Terdiri dari mayoritas semak belukar dan pertanian campur," kata Belinda.
Lebih lanjut, seluas 94,5 persen dari total wilayah Hulu DAS merupakan Kawasan Hutan, dengan 83,3 persen bertutupan hutan alam dan sisanya 1,3 persen adalah hutan tanaman. "Sementara 15,4 persen berpenutupan bukan hutan alam yaitu mayoritas semak belukar dan pertanian campur," ujarnya.
DAS Barito di Kalsel kata dia, memiliki proporsi 39,3 persen kawasan hutan dan 60,7 persen Areal Penggunaan Lain (APL). Khusus untuk kawasan hutan yakni seluas 718.591 hektare, sebanyak 43,3 persen arealnya berhutan, dan 56,7 persen tidak berhutan.
“DAS di sini ini memang didominasi lahan untuk masyarakat atau disebut Areal Penggunaan Lain yang bukan merupakan Kawasan Hutan,” tutur Belinda.
21 Meninggal Dunia, 6 Hilang
SEMENTARA ITU, meski intensitas hujan mulai turun dan debit air mulai berkurang, namun korban banjir di Banua terus bertambah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel kemarin (20/1) mencatat ada tambahan enam korban meninggal dunia.
Dengan tambahan tersebut, maka jumlah korban meninggal dunia dalam bencana banjir di Kalsel sudah mencapai 21 orang. Di samping itu, ada enam orang yang dinyatakan hilang.
21 korban meninggal dunia sendiri paling banyak ditemukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dengan jumlah sembilan orang. Sedangkan tujuh di antaranya di Tanah Laut, tiga di Banjar dan masing-masing satu korban di Tapin dan Kota Banjarbaru.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Mujiyat mengatakan, korban meninggal dunia sebagian besar lantaran tenggelam. Sementara sisanya karena tertimpa longsor. "Yang karena longsor hanya di Tanah Laut. Kalau di Hulu Sungai Tengah, korban meninggal semua lantaran banjir," katanya.
Sedangkan untuk enam korban hilang yang keseluruhannya di Hulu Sungai Tengah, Mujiyat berharap hilangnya mereka karena terisolir. "Mudah-mudahan nanti bisa kita temukan dalam kondisi sehat," harapnya.
Diakuinya, selama banjir menerjang Banua pihaknya kewalahan mengevakuasi para korban banjir. Itu dikarenakan luasnya area yang terendam. "Cakupan terlalu luas, mencapai 11 kabupaten kota. Siapapun digerakkan, sekuat tenaga pun pasti sulit," ujarnya.
Namun Mujiyat bersyukur ada banyak relawan yang terpanggil ikut menolong para korban banjir. "Kita kedatangan relawan dari Surabaya, Samarinda, Kalteng bahkan Jakarta. Termasuk pemerintah pusat," ucapnya.
Banjir di Banua sendiri sangat dahsyat. BPBD Kalsel juga mencatat sudah ada 342.294 jiwa yang terdampak di 11 kabupaten/kota.
Kabupaten Banjar tercatat sebagai wilayah yang paling parah terdampak, dengan total 32.182 KK dan 127.267 jiwa. Menyusul kemudian, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 29.127 KK, 57.624 jiwa; Kota Banjarmasin, 15.909 KK, 51.453 jiwa; Kabupaten Barito Kuala 13.568 KK, 19.142 jiwa dan Kabupaten Tanah Laut,8.870 KK, 27.815 jiwa.
Berikutnya, ada Kabupaten Balangan dengan 6.235 KK, 19.100 jiwa; Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 3.138 KK, 6.690 jiwa; Kota Banjarbaru, 2.116 KK, 5.752 jiwa; Kabupaten Tapin 515 KK, 1.492 jiwa; Kabupaten Hulu Sungai Utara, 7.865 KK, 25.189 jiwa dan Kabupaten Tabalong, 253 KK, 770 jiwa.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor terus bergerak menyerahkan bantuan ke sejumlah daerah terdampak banjir. Setelah sebelumnya ke Hulu Sungai Tengah, kemarin orang nomor satu di Banua ini bersama Forkopimda menyerahkan bantuan ke Tanah Laut dan Banjar.
Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Firmansyah yang juga ikut dalam rombongan menyampaikan, ada 1.000 paket bantuan yang mereka serahkan ke Tanah Laut. "Juga bantuan uang masing-masing Rp500 juta dari Provinsi dan pusat," bebernya.
Selain memberikan bantuan menggunakan helikopter, dia mengungkapkan, kedatangan mereka ke Tanah Laut juga untuk melihat langsung kondisi banjir di sana. "Info dari bupati, Alhamdulillah Tala sudah berangsur normal. Semua akses juga sudah bisa dilewati," pungkasnya. (ris/ma/ran/ema)
Editor : izak-Indra Zakaria